Advertisement
Pengamat Nilai Negara Butuh Oposisi yang Konstruktif
Jokowi saat bertemu dengan prabowo. - Antara Foto.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan, Indonesia membutuhkan keberadaan oposisi konstruktif untuk mengawal kinerja pemerintahan sesuai dengan visi dan misi yang telah dijanjikan ke masyarakat.
"Kalau kita ingin membangun bangsa yang sehat, demokrasi yang sehat, ya perlu oposisi yang kuat dan konstruktif, konstruktif yakni tidak hanya mengawasi dan mengkritisi tapi juga ikut membangun," kata Ujang Komaruddin, di Jakarta, Senin (15/7/2019).
Advertisement
Dia menilai, tidak perlu partai politik yang awalnya berseberangan dengan koalisi pengusung Presiden terpilih Joko Widodo untuk merapat me.njadi satu kapal besar dalam pemerintahan.
Jika memang terjadi rekonsiliasi, maka model yang seharusnya adalah berbagi tugas sesuai proporsi masing-masing, bukan berbagi kekuasaan.
BACA JUGA
"Rekonsiliasi memang perlu kalau bukan soal power sharing, nah persoalannya yang direkonsiliasi sekarang ini soal power sharing, dan kita akui pasti ke situ arahnya," katanya.
Jika rekonsiliasi berbagi kekuasaan, maka nantinya tidak akan ada yang menjadi oposisi murni dan konstruktif, akibatnya pemerintahan berjalan tanpa pengawasan yang baik.
Kemudian, rekonsiliasi berbagi kekuasaan ini berkembang menurut dia, karena pihak yang berseberangan dengan presiden terpilih sudah memikirkan investasi politik jangka panjang, untuk 2024.
"Mereka enggan menjadi oposisi, dengan menjadi oposisi mereka menderita, tidak ada akses kekuasaan, jabatan, modal finansial dari kementerian yang dijabat, sehingga menghadapi 2024 mereka tidak siap ketika menjadi oposisi," ujar Ujang Komaruddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BNPB Catat 147 Ribu Rumah Rusak Akibat Banjir Sumatera
Bupati Bener Meriah Bantah Isu 80 Ton Bantuan Korban Bencana Hilang
Imigrasi Filipina Ungkap Jejak Pelaku Penembakan Massal di Australia
Sepekan Pascagempa Magnitudo 7,5, Jepang Cabut Imbauan Darurat
Advertisement
Hampir 9 Jam di KPK, Yaqut Tegaskan Diperiksa sebagai Saksi
KPK Resmi Tutup Perkara Kusnadi di Kasus Hibah Jatim
Percepatan Papua, Prabowo Ancam Pecat Pejabat Bermasalah
Banjir Bandang Terjang Safi Maroko, 37 Orang Tewas
Jaksa Ungkap 25 Pihak Diperkaya di Kasus Chromebook
Advertisement
Pakar UGM Minta Huntap Pascabencana Sumatera Jauhi Zona Merah
Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Disebut Terima Rp809 Miliar
Konflik Laut Hitam Memanas: Ukraina Klaim Hancurkan Kapal Selam
KPK Dalami Peran Irjen Kemenaker di Skandal Sertifikat K3
Badai Kencang Robohkan Replika Patung Liberty di Brasil
Advertisement
Pramono Pastikan Pedagang Kramat Jati Tetap Berjualan
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Taman Kuliner Ala Majapahit Dibuka di Pantai Sepanjang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal SIM Keliling Kulonprogo 16 Desember 2025, Ini Lokasinya
- Mentan: NTP Tertinggi Sepanjang Sejarah, Produksi Beras Naik
- Jadwal KRL Solo-Jogja Selasa 16 Desember 2025, Tarif Rp8.000
- China Sampaikan Dukacita atas Penembakan di Pantai Bondi Sydney
- Jadwal Lengkap KA Bandara YIA Selasa 16 Desember 2025
- Aktivis UNY Ajukan Eksepsi Kasus Demo di PN Sleman
- Jadwal SIM Keliling Kota Jogja Selasa 16 Desember 2025
Advertisement
Advertisement
