Tarif Maskapai Berbiaya Rendah: Insentif Bisa Diberikan Lebih Lama

Rinaldi Mohammad Azka

Senin, 15 Juli 2019 - 07:37 WIB

Budi Cahyana

Tarif Maskapai Berbiaya Rendah: Insentif Bisa Diberikan Lebih Lama

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah), didampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi (kiri), dan Sekjen Kemenhub Djoko Sasono (kanan) memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran 2019, di Jakarta, Senin (22/4/2019). - Antara/Aprillio Akbar

Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan terus mengevaluasi kepatuhan maskapai dan para pemangku kepentingan terhadap imbauan dan kebijakan yang sudah disepakati mengenai harga promosi pada waktu tertentu bagi penerbangan berbiaya rendah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Djoko Sasono menuturkan Selasa, Kamis dan Sabtu dipilih sebagai waktu tertentu pada waktu-waktu tersebut maskai tidak banyak yang melakukan penerbangan sehingga diberikan insentif.

"Artinya memang membuat masyarakat realistis dan rasional, agar tidak terbang dengan biaya mahal dan menjadi efisien. Ada 12.000 seat di tiga hari ini disebar pada jam yang relatif pendek, saya rasa itu sangat produktif," katanya, akhir pekan lalu.

Dia akan mengevaluasi hal-hal yang bisa meyakinkan pemerintah untuk memberlakukan insentif ini lebih lama.

Dia juga meminta kepada para agen perjalanan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan mengarahkan ke jam penerbangan yang mendapatkan promosi tersebut. Dia berharap pola tersebut dapat membuat pergerakan penumpang itu merata.

"Dengan diskon bukan rugi, tapi dikurangi untungnya. Semua responnya sudah positif, kalau tidak guyub rukun kroyokan, semua akan mati," jelasnya.

Dia meyakini pada titik tertentu akan ditetapkan sebuah formula perhitungan yang dapat menguntungkan seluruh pihak. Sementara ini, kesepakatan yang didapat dengan menurunkan keuntungan bersama sehingga tidak perlu ada aturan.

"Setelah ini evaluasi nanti baru ada keputusan apakah berkala seperti contoh tarif batas atas [TBA] aturannya 3 bulan atau saat dibutuhkan evaluasi harus dilakukan," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia