Advertisement
PAN Sarankan Jokowi Tolak Syarat Rekonsiliasi Pemulangan Rizieq
Habib Rizieq Shihab. - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Ketua Umum DPP PAN Bara Hasibuan menyarankan agar Presiden RI Joko Widodo menolak syarat rekonsiliasi, yaitu pemulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) dari Arab Saudi.
"Saya ingin menyerukan kepada Presiden untuk menolak persyaratan rekonsiliasi tersebut karena bisa menjadi preseden buruk dalam pemilihan presiden berikutnya," kata Bara di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Advertisement
Bara mengatakan bahwa ide rekonsiliasi dan pemulangan HRS merupakan dua hal yang berbeda karena kasus HRS adalah persoalan hukum tersendiri yang tidak bisa diintervensi kepentingan politik.
Sementara itu, rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019 merupakan rekonsiliasi politik yang memang dibutuhkan sebagai suatu tradisi dalam demokrasi Indonesia setelah melaksanakan pilpres.
BACA JUGA
"Pilpres 2019 berlangsung sangat panas, menimbulkan luka dan polarisasi di tengah masyarakat sehingga perlu suatu tindakan simbolis berupa rekonsiliasi politik," ujarnya.
Bara menilai kalau langkah rekonsiliasi itu dicampuri dengan ide pemulangan HRS, itu merupakan bentuk pengkhianatan atas ide rekonsiliasi itu sendiri.
Ia menilai rekonsiliasi bisa berhasil dan terlaksana kalau ada sikap kebesaran hati yang ditunjukkan pihak kalah dan seharusnya rekonsiliasi tidak mengajukan persyaratan apa pun dari pihak yang kalah.
"Kebesaran hati itu belum ditunjukkan secara penuh oleh pihak Prabowo, misalnya belum memberikan selamat kepada Jokowi, belum mengajak para pendukungnya meninggalkan perbedaan dan meninggalkan sikap-sikap yang bermusuhan," katanya.
Ia menekankan bahwa apa yang terjadi terhadap HRS adalah masalah hukum dan prosesnya harus ditangani secara hukum sehingga tidak bisa dikaitkan dengan politik.
Bara menilai kalau permintaan pemulangan itu dipenuhi Jokowi, akan menimbulkan kesan bahwa kasus HRS adalah bagian dari permainan politik dan itu tidak baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BMKG: Gempa Susulan Pacitan Mulai Menurun, Warga Diminta Tetap Waspada
KPK Ungkap Skema Fee Rp850 Juta dalam Kasus Eksekusi Lahan PN Depok
Dewan Perdamaian Trump Belum Bisa Wujudkan Kemerdekaan Palestina
China Dukung Dialog Nuklir Iran-AS di Oman, Tegaskan Jalur Diplomasi
Advertisement
KPK Ungkap Modus Invois Fiktif Rp850 Juta untuk Hakim PN Depok
Peneliti Temukan Spesies Laut Dalam Baru di Argentina
KPK Sita Rp850 Juta dari OTT Hakim PN Depok
Gempa Bumi M 5,9 Guncang Kepulauan Tanimbar Maluku, Ini Data BMKG
Gempa Pacitan M 6,2 Berdampak di Tiga Provinsi, BNPB Siaga Penuh
Advertisement
Koperasi LPER Dukung Program Prabowo MBG dan Perkuat Ketahanan Pangan
Gibran Tegaskan Fokus Kawal Program Prabowo Meski Isu 2029 Muncul
OTT KPK di Depok Seret Ketua dan Wakil Ketua PN Terkait Sengketa Lahan
Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Diperiksa KPK dalam Kasus PGN
OTT KPK Seret Ketua dan Waka Pengadilan Negeri Depok
Advertisement
Pemerintah Melarang Atraksi Naik Gajah di Seluruh Indonesia
Berita Pilihan
Advertisement
Menjaga Manis Tradisi: Kue Keranjang Imlek dari Tukangan Jogja
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Slipknot Umumkan Album'Look Outside Your Window' April 2026
- Gempa Pacitan: Rumah dan Talut di Gunungkidul Rusak
- Gempa Pacitan: Gapura di Klaten Roboh, Plafon TK di Sukoharjo Ambrol
- Landasan Bandara Berlin Tertutup Es, 100 Penerbangan Dibatalkan
- 34 Ribu Warga Sleman Nonaktif PBI JK, Bisa Ajukan Reaktivasi Bersyarat
- Revitalisasi Pasar di Bantul Ditunda, Anggaran untuk Pemeliharaan
- China Wajibkan Pemuka Katolik Serahkan Paspor
Advertisement
Advertisement
