Advertisement
Pengamat : Purnawirawan TNI Sebaiknya Bentuk Parpol Sendiri

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengamat politik menilai ada baiknya purnawirawan TNI membentuk partai politik.
Para purnawirawan TNI sebaiknya mendirikan partai politik untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan, namun tanpa mengesampingkan rakyat. Lagi pula tak ada larangan bagi purnawirawan membentuk partai politik, karena itu kendaraan legal mendapatkan kekuasaan.
Advertisement
"Saya menyarankan bagaimana para purnawirawan TNI membentuk partai politik berhaluan nasionalis, itu diprediksi mendapatkan dukungan rakyat luas," kata pengamat politik Indonesia Political Review Ujang Komaruddin kepada wartawan, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Kendati demikian, kata Ujang, arah, tujuan dan platform partai harus dipastikan mendapatkan dukungan rakyat. Untuk itu, harus ada figur kuat, karena tipologi masyarakat Indonesia masih membutuhkan figur sentralistik. Figur yang kuat itu, bisa menjadi magnet untuk menarik suara bagi partai politik.
"Misalnya, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) membentuk Demokrat dan Prabowo mendirikan Gerindra karena ketokohannya. Masyarakat Indonesia masih mengikuti figur sehingga kalau purnawirawan mau mendirikan parpol harus ada figur yang bagus," tuturnya.
Purnawirawan membentuk partai politik sangat wajar merujuk sistem demokrasi di Indonesia. Itu adalah jalur konstitusional untuk merebut kekuasaan, ketimbang melalui parlemen jalanan. Lagi pula, para purnawirawan telah memiliki hak dipilih dan memilih.
"Dalam demokrasi sipil, tentara yang sudah pensiun memiliki hak. Sebelumnya, kan sudah ada purnawirawan yang membentuk partai politik seperti Gerindra, Demokrat, Hanura, dan PKPI," ujarnya.
Sementara mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Ade Supandi enggan menanggapi wacana pembentukan partai politik khusus para purnawirawan TNI. Mengingat sudah banyak purnawirawan menjadi pendiri partai politik.
Adapun keempat partai politik yang didirikan purnawirawan TNI ada Gerindra, Demokrat, Hanura dan PKPI. Namun, hanya Demokrat yang pernah memenangkan Pemilu. Mereka mayoritas tidak kumpul dalam satu partai, yang menandakan belum bisa menyatukan kepentingan para purnawirawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement