Ivendo DIY Dorong Pelaku Industri Event Jogja Saling Bersinergi
Musda III Ivendo DIY mendorong industri event Jogja memperkuat sinergi, legalitas, standarisasi, dan menggarap potensi swasta.
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan KH Ma\'ruf Amin (kanan) didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung melambaikan tangan usai memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). /ANTARA FOTO-Akbar Nugroho Gumay
Harianjogja.com, JAKARTA – Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Teuku Taufiqulhadi menegaskan bahwa Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo tidak memerlukan koalisi gemuk dalam menjalankan roda-roda pemerintahan.
Hal ini menanggapi santernya isu partai-partai di luar pengusung dan pendukung Jokowi-Ma\'ruf Amin saat Pilpres 2019 yang hendak merapat ke koalisi pemerintahan.
"Tidak dibutuhkan koalisi gemuk," kata Taufiqulhadi saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Sabtu (6/7/2019).
Taufiqulhadi memberikan sinyal bahwa partai politik yang menjadi pengusung dan pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 sudah cukup dalam membantu menjalankan roda pemerintahan.
Menurut dia, hal yang paling terpenting adalah terbangunnya koalisi itu harus berlandaskan semangat dan satu tujuan, yakni mendukung secara penuh roda pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf Amin.
"Tapi yang diperlukan adalah suatu koalisi yang dapat mendukung pemerintah agar stabil," ujar Taufiqulhadi.
Selain itu, lanjut dia, untuk mendapatkan koalisi seperti itu maka pandangan politik dari partai yang bergabung itu harus memiliki perspektif yang sama terhadap semua isu-isu besar.
"Dalam pemahaman kami, isu besar mendatang adalah selain dari gejolak ekonomi global akibat perang dagang, dan isu perang di Timur Tengah, juga tantangan terhadap ideologi negara RI," tutur Taufiqulhadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Musda III Ivendo DIY mendorong industri event Jogja memperkuat sinergi, legalitas, standarisasi, dan menggarap potensi swasta.
Puan Maharani meminta polisi mengusut tuntas kericuhan demo 27 Agustus 2026 dan kematian warga di Pejompongan.
Pejabat Sleman yang gagal mencapai target kinerja bisa dikenai sanksi hingga demosi. Evaluasi mengacu pada Perbup Sleman No. 35/2026.
LBB 2026 Jogja diikuti 3.500 pelajar dari SD hingga SMA. Kegiatan ini menanamkan disiplin, keteraturan, dan cinta Tanah Air.
Profil Destry Damayanti, Gubernur BI 2026-2031, mulai pendidikan, karier sebagai ekonom hingga perjalanan di Bank Indonesia.
Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran Rp4,53 triliun untuk 2027, terutama untuk SDM, usaha, digitalisasi, dan pengawasan.