Advertisement
IPW Minta Petahana Pimpinan KPK Dicoret dari Daftar Seleksi, Ini Alasannya
Gedung KPK - JIBI/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan seleksi komisioner. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, berharap Pansel Calon Pimpinan KPK membuat kesepakatan bahwa petahana pimpinan KPK yang mengikuti seleksi sebaiknya dicoret atau tidak diloloskan untuk periode kedua.
"Ada dua alasan, pertama belum pernah ada sejarahnya pimpinan KPK menjabat dua periode," ujar Pane, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/7/2019).
Advertisement
Kedua, dalam periode sebelumnya para petahana dinilai gagal oleh IPW karena ada konflik serta perseteruan di antara penyidik KPK. "Selain itu pimpinan KPK tersebut membiarkan terjadi politisasi KPK sehingga menjelang pilpres 2019 hanya elit partai pendukung calon presiden nomor urut 01 saja yang diciduk dalam operasi tangkap tangan," kata dia.
Jajaran pimpinan KPK itu, dianggap IPW tidak berani menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan RJ Lino, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Sattar, dan BLBI dimana Syamsul Nursalim sudah menjadi tersangka.
"KPK periode ini hanya berani bermain main di lingkaran bawah dengan ott sebagai pencitraan pemberantasan korupsi," ujar dia.
Oleh sebab itu dia berharap panitia seleksi harus mampu melahirkan komisioner dengan tiga target.
"Pertama, anggota KPK yang mampu memberantas korupsi besar tanpa pencitraan, kemudian anggota KPK yang malu memberantas korupsi ecek-ecek dengan pencitraan operasi tangkap tangan yang seolah-olah besar," kata dia.
Ketiga, IPW berharap panitia seleksi itu dapat menghasilkan anggota KPK yang mampu membersihkan institusi KPK dari kriminal atau pelanggar hukum yang kebal hukum dan tidak patuh proses hukum.
"Di tangan Pansel Capim KPK inilah masa depan KPK berada, begitupula dengan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
