Advertisement
Menteri Ekonomi Ramai Diincar Parpol, Apa Kriterianya?
Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati di Jakarta, Sabtu (6/7/2019). - Bisnis.com/Samdysara Saragih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo didorong untuk membeberkan kriteria calon menteri-menteri di bidang ekonomi agar tidak tersandera dengan manuver sejumlah partai politik yang mengincar jabatan tersebut.
Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengingatkan kembali bahwa Jokowi kerap menyatakan akan membentuk kabinet ahli pada pemerintahan periode kedua. Konsekuensinya, sosok yang ditunjuk sebagai menteri harus kompeten dengan bidang tugasnya.
Advertisement
Enny berpandangan sosok kompeten tersebut bisa berasal dari kader partai politik maupun bukan. Namun, tambah dia, mengingat partai politik ramai mengincar pos menteri bidang ekonomi maka Jokowi tetap harus berpatokan pada keahlian.
“Saya rekomendasikan Presiden silakan buka apa saja kriteria menteri ekonomi yang akan dipilih. Buka seluas-luasnya kepada semua partai,” tuturnya usai acara diskusi Ribut Rebut Kursi Menteri di Jakarta, Sabtu (6/7/2019).
Enny menilai tidak tepat bila Jokowi harus terjebak dengan praktik bagi-bagi kursi menteri untuk sekadar memuaskan partai politik. Malah, menurut alumnus Universitas Diponegoro ini, Jokowi jangan ragu menolak figur usulan partai politik yang tidak kapabel.
Pasalnya, partai politik telah sejak awal mendapatkan kesempatan untuk mengetahui kriteria-kriteria calon pembantu Presiden. Namun, mereka justru tidak mampu menyodorkan nama, baik politisi maupun nonpolitisi, yang memenuhi syarat.
“Ekstremnya, kalau yang memenuhi kriteria cuma satu partai, yang salah partai lain karena tak sodorkan orang kompeten. Bukan nanti partai A dapat jatah menteri keuangan, partai B dapat menteri perindustrian,” ujarnya.
Jika Jokowi kukuh berpatokan pada kompetensi, Enny meyakini dunia usaha akan merespons positif pemerintahan periode 2019-2024. Bukan mustahil, kata dia, arus investasi di Indonesia bakal mengalir deras sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
“Kenapa sekarang orang tidak mau berinvestasi di Indonesia? Bukan karena kita tidak menarik, tetapi tingkat kepercayaan rendah sekali,” katanya.
Sebagaimana diketahui, sejumlah partai politik mengincar kursi menteri di bidang ekonomi pada pemerintahan 2019-2024. Kondisi ekonomi saat ini menjadi justifikasi bagi mereka untuk menyodorkan nama calon menteri.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan secara terang-terangan menyebut kementerian di bidang pertanian dan perikanan menjadi bidikan partainya. Namun, PKB pun tidak mau kehilangan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang saat ini dipimpin oleh kader PKB.
“Pada 5 tahun ke depan yang paling krusial itu di bidang ekonomi. Saat ini daya beli turun di basis petani dan nelayan,” ujarnya.
Sementara itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Zuhairi Misrawi mengaku partainya tidak mengincar pos kementerian tertentu. Meski demikian, kader jago ekonomi telah disiapkan untuk membantu Jokowi.
“Alhamdulillah, partai kami panen kader terbaik dari berbagai lini. Perekonomian, pertanian, kami siap,” kata Zuhairi.
Jokowi bersama Wapres terpilih Ma’ruf Amin dipastikan akan membentuk pemerintahan 5 tahun ke depan setelah memenangkan Pilpres 2019. Kemenangan tersebut dikukuhkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan sengketa pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Putusan 27 Juni itu kemudian dieksekusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menerbitkan SK KPU No. 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
Pada pemungutan suara 17 April, Jokowi-Maruf mengumpulkan 85.607.362 suara atau 55,50% total suara sah. Adapun, pasangan Prabowo-Sandi meraup 68.650.239 suara atau 44,50% total suara sah.
Keterangan foto: Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati di Jakarta, Sabtu (6/7/2019). Bisnis.com/Samdysara Saragih
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satgas PKH Selamatkan Rp6 Triliun, Prabowo: Jangan Mau Dilobi
- Puncak Arus Nataru, Hampir 1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek
- 25 Rest Area di Jalur Tol Jateng Siap Layani Arus Nataru
- Krisis Air Melanda Iran, Presiden Akui Situasi Kritis
- BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Indonesia
Advertisement
Catat Jadwalnya, SIM dan Samsat Keliling DIY Tutup Sementara
Advertisement
Jogja Puncaki Urutan Destinasi Favorit Liburan Keluarga Akhir Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Mentan: Impor Pangan Ilegal Harus Ditindak Tegas
- Jasa Marga Siap Hadapi Lonjakan Arus Nataru 2025-2026
- 371 Ribu Kendaraan Masuk DIY hingga Hari Keempat Operasi Lilin
- Rio Dewanto dan Barry Prima Main Film Kuyank
- Rupiah Menguat Terbatas, Dolar Ditahan Sentimen Nataru
- Batas Akhir Hari Ini, 28 Provinsi Wajib Umumkan UMP 2026
- Kasus Penipuan Perusahaan, Vonis YAM Diperberat Pengadilan Tinggi
Advertisement
Advertisement



