Advertisement
Kemenhub Desak Damri Tuntaskan Pemogokan Massal Bus

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Problem pemogokan massal bus layanan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Tangerang dan Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta diminta Kementerian Perhubungan untuk segera diselesaikan.
Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani menyatakan informasi di lapangan hanya ada 14 unit bus Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng yang beroperasi dari total di atas 200 unit bus.
Advertisement
“Kami minta direksi Damri bisa diselesaikan segera. Kalau lihat, saya kira bisa 30 menit bisa diselesaikan,” katanya di sela-sela Lokakarya Wartawan Perhubungan di Yogyakarta, Sabtu (6/7/2019).
Menurutnya, keputusan manajemen menghapus awak helper (kondektur) bus Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi pemicu aksi pemogokan awak bus perusahaan pelat merah itu.
Penghapusan helper bus bandara dilakukan setelah Perum Damri menerapkan sistem tiket elektronik (e-ticketing) bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dengan sistem e-ticketing, awak helper dirasa tidak diperlukan lagi.
Yani berharap problem mogok awak bus Damri bandara bisa diselesaikan segera agar masyarakat pengguna angkutan pemadu moda di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma tetap bisa dilayani secara normal lagi.
Informasi di lapangan, paparnya, tidak ada layanan bus Damri dari sejumlah titik keberangkatan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma. Padahal, layanan bus Damri bandara pada sebagian besar lokasi di sekitar DKI Jabodetabek masih dilayani satu operator yaitu Damri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
Advertisement
Advertisement