Advertisement
Kemenhub Desak Damri Tuntaskan Pemogokan Massal Bus
Bus Damri. - Bisnis.com
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Problem pemogokan massal bus layanan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Tangerang dan Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta diminta Kementerian Perhubungan untuk segera diselesaikan.
Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani menyatakan informasi di lapangan hanya ada 14 unit bus Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng yang beroperasi dari total di atas 200 unit bus.
Advertisement
“Kami minta direksi Damri bisa diselesaikan segera. Kalau lihat, saya kira bisa 30 menit bisa diselesaikan,” katanya di sela-sela Lokakarya Wartawan Perhubungan di Yogyakarta, Sabtu (6/7/2019).
Menurutnya, keputusan manajemen menghapus awak helper (kondektur) bus Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi pemicu aksi pemogokan awak bus perusahaan pelat merah itu.
Penghapusan helper bus bandara dilakukan setelah Perum Damri menerapkan sistem tiket elektronik (e-ticketing) bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dengan sistem e-ticketing, awak helper dirasa tidak diperlukan lagi.
Yani berharap problem mogok awak bus Damri bandara bisa diselesaikan segera agar masyarakat pengguna angkutan pemadu moda di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma tetap bisa dilayani secara normal lagi.
Informasi di lapangan, paparnya, tidak ada layanan bus Damri dari sejumlah titik keberangkatan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma. Padahal, layanan bus Damri bandara pada sebagian besar lokasi di sekitar DKI Jabodetabek masih dilayani satu operator yaitu Damri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
- Pertemuan Kontra Hwang Sun-hong Sering Kalah, Saatnya STY Cetak Sejarah Lagi!
- Pria Asal Bandung Curi 2 Unit iPhone di Service Center Sleman, Begini Modusnya
- PT Pegadaian Dukung Kesetaraan Gender Lewat Edukasi Keuangan Perempuan
- Pelatih Korsel Akui Indonesia Sulit Dikalahkan, Shin Tae-yong: Dia akan Stres
Advertisement
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Advertisement
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Advertisement
Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sekjen PDIP Berterima Kasih kepada Rakyat karena Kembali Menangi Pileg 2024
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Advertisement
Advertisement
