Advertisement
Pemerintah Disarankan Tegakkan Aturan Ojek Online
Ilustrasi. - Bisnis/Triawanda Tirta Aditya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah tidak boleh mengabaikan aturan yang sudah dibuat untuk ojek daring, apalagi ojek daring laku karena aturan yang ada belum tegas ditegakkan.
"Jangan salahkan angkutan daring kalau laku. Harusnya pemerintah tegakkan aturan terlebih dahulu, terus bereskan angkutan umum yang ada sekarang," kata Pengamat Transportasi Azas Tigor lewat sambungan telepon di Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Advertisement
Penggunaan ojek motor daring dipahami pengamat transportasi, Azas Tigor, sebagai kegagalan pemerintah dalam menegakkan aturan. "Ada aturan tidak boleh parkir sembarangan, tangkap bila perlu. Terus katanya angkutan daring harus bikin shelter, tolong ditagih janjinya begitu," ujar Tigor
Menurut Tigor, jika aturan sudah tegas diterapkan serta angkutan umum juga sudah maksimal, ojek daring pun akan pergi sendiri. "Di India, setelah pemerintah memperbaiki angkutan umumnya, angkutan daringnya pindah. Enggak laku di sana," ujar Tigor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Pemkot: Hanya 6 TPA Berizin
Mantan Kapolres Bima Jadi Tersangka TPPU Kasus Narkoba
Usulan Kurikulum Keselamatan Transportasi Muncul Usai Tragedi Bekasi
SPPG Program MBG Bertambah, Peluang Kerja Ahli Gizi Kian Terbuka
Advertisement
KAI Uji Coba KRL, Lintas Bekasi-Cikarang Mulai Pulih
774 ASN Kemenimipas Langgar Disiplin, 71 Dipecat
Refund Tiket KA Membludak, 4.447 Penumpang Batal Berangkat dari Daop 1
Korban KA Bekasi Timur Didampingi Kemensos, Ini Bentuk Bantuan
Update Kecelakaan KA Bekasi Timur 16 Tewas 91 Luka
Advertisement
Setelah Jogja, Kini Viral Kekerasan Anak di Daycare Terjadi di Aceh
Judi Online Bali Dibongkar, Mahasiswi Terlibat Jaringan Kamboja
PP Tunas Diperketat, Komdigi Desak Platform Hapus Akun Anak
Kecelakaan Kereta Bekasi Disorot Ombudsman RI
Iuran JKK JKM Dipangkas 50 Persen, Pekerja BPU Diuntungkan
Advertisement
Beijing Larang Drone Tanpa Izin Mulai 1 Mei 2026
Berita Pilihan
- Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Pemkot: Hanya 6 TPA Berizin
- Usulan Kurikulum Keselamatan Transportasi Muncul Usai Tragedi Bekasi
- Judi Online Bali Dibongkar, Mahasiswi Terlibat Jaringan Kamboja
- Kecelakaan Kereta Bekasi Disorot Ombudsman RI
- Duka Korban Kecelakaan KA Bekasi, Kisah Adelia dan Nurlaela
Advertisement
Underpass Kulur Kulonprogo Sering Tergenang, Drainase Jadi Sorotan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KPPU Selidiki Dugaan Monopoli TikTok Shop, Ini Duduk Perkaranya
- Susi Pudjiastuti Jadi Komut Bank BJB, Ini Susunan Direksi Baru
- Kecelakaan KA Bekasi Timur, Pemprov Jabar Tanggung Biaya Korban
- Prabowo Minta Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi dan Komunitas
- Pemkab Sleman Usulkan Proyek Infrastruktur 2026, Fokus Jalan dan Pasar
- Lurah se-DIY Diperkuat, Sultan Minta Dana Desa Bebas Korupsi
- Korban Perempuan Kecelakaan KA Hadapi Beban Ganda Saat Pemulihan
Advertisement
Advertisement
