Anggaran Kemenhub 2027 Rp28,34 Triliun, Masih Kurang Rp26,82 Triliun

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp28,34 triliun. Meski demikian, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi nasional, sehingga Kemenhub mengusulkan tambahan anggaran lebih dari Rp20 triliun.

Selain membiayai program konektivitas dan pelayanan transportasi, tambahan anggaran tersebut juga dibutuhkan untuk mendukung aspek keselamatan, layanan publik, konektivitas wilayah, hingga keberlangsungan operasional kementerian. Di sisi lain, Kemenhub juga tengah memperkuat langkah menuju target Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2027.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan pagu indikatif Kemenhub tahun anggaran 2027 mencapai Rp28,34 triliun. Anggaran tersebut dipaparkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

"Kementerian Perhubungan memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp28,34 triliun," ujar Dudy.

Mayoritas Anggaran untuk Infrastruktur Konektivitas

Dudy menjelaskan, berdasarkan program kerja yang telah disusun, porsi terbesar pagu indikatif dialokasikan untuk program infrastruktur konektivitas. Nilainya mencapai Rp19,10 triliun atau setara 67,38 persen dari total anggaran.

Sementara itu, program dukungan manajemen memperoleh alokasi Rp7,60 triliun atau 26,84 persen. Adapun program pendidikan dan vokasi mendapatkan anggaran sebesar Rp1,63 triliun atau 5,78 persen.

Masih Ada Kesenjangan Anggaran

Menurut Dudy, jika dibandingkan dengan indikasi pendanaan dalam rencana strategis tahun 2027 yang mencapai Rp46,21 triliun, pagu indikatif yang diterima saat ini masih menyisakan selisih atau gap sebesar Rp17,87 triliun atau sekitar 38,67 persen.

Kesenjangan tersebut menjadi lebih besar apabila dibandingkan dengan total kebutuhan anggaran Kemenhub pada 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp55,16 triliun. Dalam skenario tersebut, kekurangan anggaran mencapai Rp26,82 triliun atau sekitar 48,62 persen.

Keselamatan dan Pelayanan Jadi Prioritas Tambahan Anggaran

Dudy mengungkapkan masih terdapat sejumlah kebutuhan penting yang belum dapat terakomodasi dalam pagu indikatif yang diterima Kemenhub.

Kebutuhan tersebut meliputi dukungan keselamatan transportasi sebesar Rp7,98 triliun, dukungan pelayanan Rp9,17 triliun, layanan keperintisan Rp957 miliar, serta kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp2 triliun.

"Dapat kami sampaikan dari pagu indikatif sebesar Rp28,34 triliun terdapat beberapa kebutuhan penyelenggaraan transportasi nasional yang belum terpenuhi. Kebutuhan anggaran tersebut terdiri dari dukungan keselamatan sebesar Rp7,98 triliun, dukungan pelayanan sebesar Rp9,17 triliun, layanan keperintisan sebesar Rp957 miliar, dan belanja pegawai sebesar Rp2 triliun," kata Dudy.

Untuk menutup berbagai kebutuhan tersebut, Kemenhub mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun. Tambahan dana tersebut akan diarahkan untuk memastikan pelayanan transportasi tetap berjalan optimal sekaligus memperkuat konektivitas dan keselamatan nasional.

Kemenhub Percepat Target Zero ODOL 2027

Selain membahas kebutuhan anggaran, Kemenhub juga menegaskan komitmennya dalam mewujudkan target Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2027. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi logistik nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menilai persoalan kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih tidak dapat lagi ditangani secara parsial. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan harus menyentuh seluruh rantai sistem angkutan logistik, mulai dari hulu hingga hilir.

Ia menjelaskan selama ini persoalan ODOL kerap dipandang hanya sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Padahal, masalah tersebut memiliki dampak yang lebih luas karena berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, efisiensi logistik, hingga keberlanjutan infrastruktur transportasi.

Aan mengatakan pemerintah telah menyusun rencana aksi sebagai dasar penanganan kendaraan ODOL secara menyeluruh. Saat ini, berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam sektor logistik dan transportasi juga tengah menjalankan langkah-langkah strategis guna mengatasi persoalan yang ada dalam ekosistem angkutan barang.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah berharap target Zero ODOL 2027 dapat diwujudkan secara efektif. Upaya itu tidak hanya berfokus pada penindakan kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan, tetapi juga mencakup pembenahan tata kelola angkutan logistik agar keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi barang dapat berjalan beriringan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara