Advertisement
KPK Periksa 2 Saksi Kasus Korupsi di Pelindo II
Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino. - Antara/Rivan Awal Lingga
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Dua orang saksi terkait dengan dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino, dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin (1/7/2019).
Kedua saksi tersebut adalah Ahli K3 Pesawat Angkat dan Angkut PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Suismono dan pegawai PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Akhmad Muliaddin.
Advertisement
"Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RJL [RJ Lino]," ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, Senin (1/7/2019).
Pemeriksaan saksi terhadap kasus ini kembali berlanjut setelah beberapa lama tak dilakukan. Kasus ini pun seolah jalan di tempat lantaran RJ Lino telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2015 lalu. KPK juga belum melakukan penahanan terhadapnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku terkendala terkait Mutual Legal Assistance (MLA) pada otoritas China yang tak kunjung ditanggapi. Padahal, KPK mengajukan sejak tiga tahun lalu.
Menurut Agus, MLA diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara akibat korupsi dari kasus ini. MLA juga diperlukan untuk mendapat data harga unit QCC lantaran produsennya berasal dari perusahaan asal China, Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM).
Namun demikian, lanjut Agus, KPK pun menempuh cara lain dengan meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam perkara ini, RJ Lino disangka telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi.
Hal itu dengan memerintahkan penunjukan langsung terhadap perusahaan asal China, HDHM, sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.
Atas perbuatannya, dia disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Wamentan: Indonesia Siap Ekspor Beras ke Malaysia
Peras dan Aniaya Sopir, 2 Preman Terboyo Semarang Ditangkap Polisi
Jaksa Hadirkan Mantan Mendag Rachmat Gobel di Persidangan Tom Lembong
Advertisement
KPK Menggeledah Rumah Pengusaha di Jakarta Terkait Kasus Dugaan TPPU
Soal Kasus Tawuran Siswa SD, Ini Tanggapan Kementerian PPPA
Mantan Anggota TNI AL Jadi Tentara Rusia, Begini Kata Kemenkumham
Advertisement
Peserta Seleksi PPP Diminta Waspada Modus Penipuan yang Menjanjikan Kelulusan
KPK Temukan Potensi Korupsi Triliunan di BPD terkait Penyaluran Kredit
Kurangi Ketergantungan Impor, Kemenkes Kerja Sama Produksi Alkes Dalam Negeri
Erdogan Berharap Trump Bantu Akhiri Tragedi Kemanusiaan di Gaza
Advertisement
Sekolah Rakyat Dimulai Tahun Ini, Prioritas Siswa Miskin Ekstrem
Berita Pilihan
- Mantan Anggota TNI AL Jadi Tentara Rusia, Begini Kata Kemenkumham
- Usai Operasi Hidung, 3 Wanita Laporkan Klinik Kecantikan di Jaktim Atas Dugaan Malapraktik
- Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin
- Prabowo Dapat Bintang Kebesaran Tertinggi dari Sultan Brunei
- BMKG: Waspada Potensi Hujan Tinggi di Dasarian Kedua Mei 2025
Advertisement
Tiga Pekan Jelang Iduladha, Penjualan Hewan Kurban di Bantul Lesu
Advertisement
Destinasi Kepulauan Seribu Ramai Dikunjungi Wisatawan, Ini Tarif Penyeberangannya
Advertisement
Berita Populer
- Gus Ipul, Dudung Abdurachman hingga Amran Sulaiman Disebut Masuk Radar Calon Ketum PPP
- Ucapkan Selamat untuk Paus Leo XIV, Presiden Prabowo: Paus Punya Peran Penting Mendorong Perdamaian
- Viral Eks Marinir TNI Gabung ke Rusia Berperang di Ukraina, Menkum: Status Kewarganegaraan Otomatis Hilang
- Pabrik Pengolahan Gula Kepala Tradisional Kini Banyak Dikunjungi Wisatawan
- UMKM Toko Mama Khas Banjar Dipidanakan Polisi Gara-gara Tak Berlabel Kadaluarsa, Menteri Maman Lakukan Pembelaan
- Libur Waisak: 38.600 Kendaraan Kembali ke Jakarta
- Sidang Korupsi Pemkot Semarang: Pelaksana Proyek Wajib Setor Fee 13 Persen
Advertisement
Advertisement
