Advertisement
Akademisi: Jokowi-Ma'ruf Tak Lagi Milik 01, tapi Masyarakat
Warga menunjukkan jarinya yang telah dicelupkan ke dalam tinta usai memberikan hak suaranya dengan latar poster Calon Presiden - Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (17/4/2019). - ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Advertisement
Harianjogja.com, NTT--Saat ini, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin bukan lagi hanya milik koalisi parpol dan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01. Hal tersebut disampaikan oleh akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang.
"Pesta demokrasi sudah selesai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi [MK], maka saat ini Jokowi-Ma'ruf tidak lagi milik 01 saja, akan tetapi milik masyarakat karena [nantinya] sebagai presiden untuk semua," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (28/6/2019).
Advertisement
Dia mengemukakan hal itu terkait harapan terhadap Jokowi dan Ma'ruf Amin setelah adanya putusan MK.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan yang dilayangkan oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui kuasa hukumnya dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Jakarta, Kamis (27/6).
BACA JUGA
Menurut dia, Jokowi-Ma'ruf Amin adalah milik seluruh rakyat sehingga kekuasaan harus untuk semua dan semua harus terwakili dalam kekuasaan.
"Bahwa kemenangan adalah milik, namun harus dibagi-bagi karena dalam kultur politik kita tidak ada istilah yang kalah tersingkir atau jadi pecundang," katanya.
Karena itu, kata dia, Jokowi perlu memanfaatkan semua potensi anak bangsa untuk memajukan Indonesia dari segala aspek untuk kemakmuran rakyat negeri ini.
Dia mengatakan, tidak ada lagi friksi politik, kawan dan lawan karena rivalitas politik tidak harus dipelihara, tapi harus dihindari agar negara menjadi adem dan rakyat merasa nyaman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
MK Tegaskan Polisi Aktif Harus Mundur Saat Jadi Pejabat Sipil
Dwi Ariyanto Asal Boyolali Hilang, Terakhir ke Pasar Burung
KPAI Soroti Dai Cium Anak, Bisa Masuk Pelanggaran Hukum
Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo dan dr Tifa Diperiksa Polisi
Advertisement
Jembatan Hongqi di China Ambruk, Baru Saja Diresmikan
BMKG: Badai Geomagnetik G4 Tak Berdampak Signifikan di Indonesia
KPK Lanjutkan Penggeledahan di Riau Usai OTT Gubernur Abdul Wahid
Prabowo Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara Korban Kriminalisasi
Polisi Temukan Siswi SMA Tangerang Hilang Selama Sepekan
Advertisement
BMKG Imbau Waspadai Hujan Petir di Sejumlah Wilayah Indonesia
AirNav Prediksi Puncak Arus Udara Natal-Tahun Baru 19 Desember
Topan di Filipina Tewaskan 259 Orang, 114 Masih Hilang
Korban Topan di Filipina Tembus 259 Orang, 114 Masih Hilang
Kemenkes Gandeng Psikolog Bantu Pulihkan Trauma Siswa SMA 72
Advertisement
UE Bentuk Badan Intelijen Baru, Pegawai Lama Protes
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Vonis Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon Dibacakan 20 November
- Ponakan Prabowo Rahayu Saraswati Masih Pertimbangkan Mundur
- UAD dan Unisa Luncurkan Revitalisasi Peran Lansia di Ekonomi Desa
- Bersepeda Teratur Bantu Lansia Panjang Umur dan Sehat
- PSIM Jogja Siapkan Lampu Baru Stadion Sultan Agung
- KAI Siagakan 735 Petugas di 177 Titik Rawan Jelang Nataru
- Kemenkeu Integrasikan Pajak, Bea Cukai, dan PNBP
Advertisement
Advertisement
