Advertisement
Akademisi: Jokowi-Ma'ruf Tak Lagi Milik 01, tapi Masyarakat
Warga menunjukkan jarinya yang telah dicelupkan ke dalam tinta usai memberikan hak suaranya dengan latar poster Calon Presiden - Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (17/4/2019). - ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Advertisement
Harianjogja.com, NTT--Saat ini, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin bukan lagi hanya milik koalisi parpol dan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01. Hal tersebut disampaikan oleh akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang.
"Pesta demokrasi sudah selesai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi [MK], maka saat ini Jokowi-Ma'ruf tidak lagi milik 01 saja, akan tetapi milik masyarakat karena [nantinya] sebagai presiden untuk semua," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (28/6/2019).
Advertisement
Dia mengemukakan hal itu terkait harapan terhadap Jokowi dan Ma'ruf Amin setelah adanya putusan MK.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan yang dilayangkan oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui kuasa hukumnya dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Jakarta, Kamis (27/6).
BACA JUGA
Menurut dia, Jokowi-Ma'ruf Amin adalah milik seluruh rakyat sehingga kekuasaan harus untuk semua dan semua harus terwakili dalam kekuasaan.
"Bahwa kemenangan adalah milik, namun harus dibagi-bagi karena dalam kultur politik kita tidak ada istilah yang kalah tersingkir atau jadi pecundang," katanya.
Karena itu, kata dia, Jokowi perlu memanfaatkan semua potensi anak bangsa untuk memajukan Indonesia dari segala aspek untuk kemakmuran rakyat negeri ini.
Dia mengatakan, tidak ada lagi friksi politik, kawan dan lawan karena rivalitas politik tidak harus dipelihara, tapi harus dihindari agar negara menjadi adem dan rakyat merasa nyaman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Longsor Bandung Barat, 64 Kantong Jenazah Dievakuasi
Banjir Pantura Subang Sepekan Tak Surut, Warga di Kolong Jembatan
Standar SPPG Batasi UMKM Masuk Program MBG, Ada Seleksi Ketat
Petugas Haji Daerah Dibatasi Minimal Setingkat Eselon IV
Advertisement
Iuran Anggota Seret, Krisis Keuangan PBB Memburuk
Polisi Dalami Distribusi N2O di Kasus Lula Lahfah
KPK Usut Dugaan Ridwan Kamil Tukar Valas Miliaran Rupiah
Top Ten News Harianjogja.com Sabtu 31 Januari 2026
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Jenazah di TPU Tegal Alur
Advertisement
Monitoring Program MBG Pastikan Gizi Tepat dan Ekonomi Lokal Tumbuh
Kejagung Pantau Anjloknya IHSG, Dugaan Gorengan Saham Disorot
Kasus Kuota Haji 2024, Mantan Menag Yaqut Diperiksa KPK
Rumah Digeledah, Siti Nurbaya Dijadwalkan Diperiksa Kejagung
Longsor dan Pergerakan Tanah Terjang Tiga Kecamatan di Bogor
Advertisement
Roedy Yulianto Jadi Plh Kapolresta Sleman, Ini Kata Kadivhumas Polri
Berita Pilihan
- Longsor dan Pergerakan Tanah Terjang Tiga Kecamatan di Bogor
- Delapan Tahun Terjerat Judi Online, Erwin Kehilangan Rp800 Juta
- Ketegangan AS-Iran Meningkat, Trump Pertimbangkan Aksi Militer
- IDAI Ungkap PHBS Jadi Benteng Utama Hadapi Virus Nipah
- Antisipasi Virus Nipah, Singapura Perketat Pemeriksaan di Changi
Advertisement
Investasi di Piyungan Bantul Tak Seimbang, Ini Penjelasannya
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Harga Sayuran di Bantul Anjlok saat Panen Raya, Pedagang Mengeluh
- Dirut Mundur, OJK Pastikan BEI Tetap Stabil
- Galon Bekas dan Biopori Tekan Sampah Warungboto Jogja hingga 50 Persen
- 13 Calon Petugas Haji Dicopot saat Diklat PPIH, Ini Alasannya
- Pemkab Bantul Bebaskan Pajak LP2B dan Siapkan Seragam Gratis di 2026
- Kasat Lantas Sleman Diganti Seusai Temuan Audit Itwasda Polda DIY
- Menkeu Purbaya Menilai Mundurnya Dirut BEI Jadi Sinyal Positif
Advertisement
Advertisement
