Advertisement
Hakim MK Menilai Bukti Soal Dalil Ketidaknetralan ASN di Pilpres 2019 Tidak Meyakinkan
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka jalananya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. - Bisnis/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Hakim Konstitusi Aswanto menilai tidak ada bukti meyakinkan yang dihadirkan Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuktikan dalil ketidaknetralan aparatur negara sepanjang penyelenggaraan Pilpres 2019.
Hal itu disampaikan dalam pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019). Dalam pertimbangan MK yang dibacakan Aswanto, Hakim Konstitusi menganggap dalil ketidaknetralan ASN tak disertai bukti meyakinkan.
Advertisement
Bukti yang tidak meyakinkan ditemukan MK setelah Hakim Konstitusi memeriksa sejumlah bukti dari Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga. Salah satu bukti yang sudah diperiksa adalah video memuat pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar aparat TNI dan Polri turut mensosialisasikan program-programa pemerintah.
“Hal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan presiden sebagai kepala negara dan pemerintah,” ujar Aswanto.
Hakim Konstitusi juga menganggap bukti-bukti tertulis yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga untuk membuktikan dalil ketidaknetralan ASN kurang kuat karena hanya mengandalkan fotokopi berita-berita daring.
Menurut Hakim Konstitusi, fotokopi berita daring tidak bisa serta merta dijadikan bukti tanpa adanya lampiran lain.
“Bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon, adanya info bahwa polisi membuat tim buser mendukung paslon 01, mendata kekuatan capres hingga desa, seluruhnya hanya fotokopi berita online yang tidak serta merta bisa dijadikan bukti tanpa didukung bukti lain,” ujarnya.
Pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 hingga kini masih dilakukan. Pelaksanaan sidang sengketa Pilpres 2019 telah berjalan sejak pukul 12.40 WIB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
