Advertisement
KPK Ingatkan Pemerintah Terkait Pemberian Insentif ke Sektor Usaha Harus Perhatikan Tata Kelola
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. - Antara/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah gencar memberi insentif untuk mendorong minat investasi dan daya beli masyarakat. Hanya saja, pemberian insentif itu harus diberikan dengan memerhatikan prinsip tata kelola.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan bahwa adanya insentif pajak dari pemerintah pada sektor usaha harus diimbangi dengan transapransi dan tata kelola yang baik.
Advertisement
Hal itu untuk mencegah terjadinya potensi kebocoran yang rawan disalahgunakan. "Saya kira sejumlah inovasi bisa dilakukan dengan tujuan jangka panjang sehingga ketemu keseimbangan," ujar Saut, Rabu (26/6/2019).
Tak hanya itu, Saut juga mengingatkan agar selalu ada keterbukaan atau tranparansi dan menghindari konflik kepentingan. Keduanya dinilai rawan yang berujung pada korupsi.
BACA JUGA
Namun demikian, Saut mengatakan bahwa KPK juga memiliki prioritas dalam meningkatkan pendapatan negara.
Pencegahan korupsi dari penyalahgunaan perpajakan juga masuk dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas KPK).
"Baru tentang penasihat pajak yang lebih efisien dan efektif serta berkeadilan," kata Saut.
Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap para pegawai pajak yang jabatannya memiliki risiko tinggi terhadap korupsi.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong atau meningkatkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan para pegawai dan memberikan sanksi berat bagi yang tidak patuh. Dalam hal ini, transpansi menjadi nilai yang sangat penting.
"Selain itu, mengefektifkan sistem pelaporan atau whistleblowing system di dalam Dirjen Pajak. Sistem ini sebaiknya juga bisa menangani laporan oleh masyarakat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Viral Bus Terguling di Jalan Tol Batang, 3 Orang Meninggal
Biaya Haji 2026 Turun Rp1 Juta, Jemaah Bayar Rp54,92 Juta
4 Penerbang TNI AU Akan Kemudikan A400M dari Spanyol ke Halim Jakarta
Hari Pertama Bertugas, Kajati DIY Petakan Kasus Korupsi
Advertisement
Seorang Penumpang Meninggal Dunia di Bandara Soekarno-Hatta
Prabowo Ajak ASEAN dan Korsel Bangun Masa Depan Digital
512 Pesantren Jadi Percontohan Program Ramah Anak
KPK Geledah BI-OJK, Anggota DPR Rajiv Diperiksa dari Laporan PPATK
Tambang Ilegal Rusak 4.000 Hektare IKN, Pelaku Wajib Reforestasi
Advertisement
Sidang Praperadilan Delpedro Dkk Ricuh, Dipicu Penolakan Gugatan
Kasus Penghasutan Demo, Gugatan Praperadilan Khariq Ditolak
ASEAN Perkuat Aturan Dagang lewat ATIGA Upgrade
Sejarah dan Isi Teks Asli Ikrar Sumpah Pemuda Tahun 1928
Wapres Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis
Advertisement
KPK: Penindakan Tambang Ilegal Mandalika Tak Bisa Sendirian
Berita Pilihan
Advertisement
Truk Molen Tabrak Motor di Jalan Rongkop-Wonosari, 3 Orang Meninggal
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Petugas Sita Ratusan Batang Rokok Ilegal di Pandak dan Imogiri
- Skor Arema vs Borneo 1-3
- Viaduk Gilingan Solo Ambruk, Diduga Disundul 2 Truk
- Bayi Dalam Kardus di Ngemplak, Ini Isi Pesan Tertulis dari Orangtua
- Aparat Gabungan Bongkar Peredaran Ekstasi dan Cairan Vape Narkoba
- Jalan Nasional Blora-Cepu Terendam Banjir, Lalu Lintas Tersendat
- BPKN Akan Investigasi ke Lokasi Pabrik Aqua Terkait Sumur Bor
Advertisement
Advertisement
