Ini Aneka Pelanggaran Pabrik Korek Api yang Tewaskan 30 Orang

Pabrik korek api di Langkat, Sumatra Utara, terbakar pada Jumat (21/6/2019). - Antara/Imam Fauzi
24 Juni 2019 22:37 WIB Anggara Pernando News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sedikitnya enam pelanggaran ketenagakerjaan oleh PT Kiat Unggul, pabrik korek api di Sumatra Utara yang terbakar pada Jumat (21/6/2019) dan menewaskan sedikitnya 30 orang.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyebutkan pelanggaran yang ditemukan mulai dari tidak adanya perlindungan pekerja hingga tidak adanya laporan perusahaan adanya cabang yang terbakar yang menelan korban jiwa dalam jumlah besar tersebut

"Sikap pengawas jelas, tiap pelangaran harus ditindak,” kata Hanif Dhakiri dalam keterangan tertulis pada Senin (24/6/2019).

Menurutnya, penemuan pelanggaran ini setelah tim gabungan pengawas ketenagakerjaan baik dari pusat dan daerah menyelesaikan investigasi tahap awal di pabrik yang berlokasi Desa Sabirejo, Binjai, Langkat, Sumut, tersebut.

Enam pelanggaran ketenagakerjaan itu terdiri atas: perusahaan tidak memberikan perlindungan kepada pekerja terkait kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan. Selanjutnya didapati perusahaan mempekerjakan pekerja anak atas nama Rina umur 15 tahun. 

Kesalahan lainnya, perusahaan belum membuat wajib lapor ketenagakerjaan untuk lokasi kejadian. Diketahui, pabrik tersebut merupakan cabang dari PT Kiat Unggul yang berada di Jalan Medan-Binjai KM 15,7, Kabupaten Deli Serdang.

Perusahaan tidak melaporkan keberadaan cabang perusahaan tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan, sehingga keberadaannya tak tercatat oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan masuk kategori ilegal. 

Pengawas juga menemukan perusahaan membayar upah tenaga kerja lebih rendah dari ketentuan upah minimum Kabupaten Langkat. 

Perusahaan juga tidak mengikut sertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. “Hanya satu pekerja yang sudah didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan, selebihnya belum.”

Selanjutnya Hanif menyebutkan perusahaan belum melaksanakan sepenuhnya syarat-syarat Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). 

Dari olah tempat kejadian perkara, diketahui sumber api berasal dari pintu belakang yang menjadi akses keluar masuk pekerja. Sedangkan pintu depan terkunci. Sehingga saat terjadi kebakaran para pekerja tak bisa keluar menyelamatkan diri karena tidak ada jalur evakuasi.

Perusahaan juga tidak memiliki alat pemadam kebakaran dan sirkulasi udara yang memenuhi syarat. Pabrik tidak dilengkapi fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), tidak tersedia alat pelindung diri (APD), serta berbagai pelanggaran lain.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia