Advertisement
Setelah Putusan MK, PAN Gelar Rakernas, Bakal Resmi Membelot ke Jokowi?
Logo PAN - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, DEPOK – Sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) bakal ditentukan setelah putusan sidang sengketa pilpres.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan pihaknya berencana melakukan rapat kerja nasional (rakernas) setelah sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 27 Juni.
Advertisement
"Kami masih tunggu hasil keputusan dari MK, setelah itu baru PAN akan menggelar rakernas untuk mengambil langkah partai ke depannya. Kalau bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf, saya tidak mau berspekulasi lebih lanjut," kata Eddy ketika menghadiri Diskusi Analisis Urgensi Ambang Batas Parlemen 4 Persen, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (24/6/2019).
"Tahun lalu saja kami saat menentukan arah politik mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga itu, kami putuskan melalui mekanisme rapat. Setelah itu, PAN akan menggelar mukernas," sambungnya.
Eddy menegaskan sampai saat ini PAN masih berkoalisi dengan capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Ia mengatakan, keadaan tersebut bukan saja bisa berubah setelah rakernas usai putusan PHPU oleh MK. Akan tetapi, Eddy enggan berandai-andai dan masih menghormati proses demokrasi yang sedang berjalan.
"Saya tidak bisa berandai-andai tentang masalah itu arah politik partai koalisi 02, jadi apa pun bisa terjadi. Tapi sampai dengan hari ini hingga putusan MK maka kami tetap berada di koalisi 02," jelas Eddy.
Menurut dia, pertemuan dengan partai politik anggota Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yakni Gerindra, PKS, Demokrat, dan Berkarya adalah konsensus yang tepat untuk menentukan arah koalisi.
Lalu mengenai kontrak politik, kata Eddy, PAN berada di koalisi hingga Pemilu 2019 berakhir. Oleh karena itu, pertemuan dengan seluruh parpol koalisi juga bakal menentukan kontrak politik untuk Pemilu 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Jadwal KRl Jogja Solo Hari Ini Selasa 15 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Lempuyangan, dan Maguwo
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement
