Info dari Pejabat Senior Pemerintah, Jokowi Percaya Islam Radikal Ancam Masa Depan Demokrasi

M. Syahran W. Lubis

Minggu, 23 Juni 2019 - 14:57 WIB

Bernadheta Dian Saraswati

Info dari Pejabat Senior Pemerintah, Jokowi Percaya Islam Radikal Ancam Masa Depan Demokrasi

Presiden Joko Widodo - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah mengantisipasi agar jangan sampai sejumlah kementerian dan BUMN diisi Islam garis keras. Demikian laporan eksklusif Reuters.

Menurut kantor berita yang bermarkas di London, Inggris, itu, beberapa kementerian yang akan menerapkan proses penyaringan ketat agar para pejabatnya tidak diisi muslim garis keras adalah Kementerian Keuangan, Pertahanan, Kesehatan, Pendidikan, Agama, dan Pekerjaan Umum.

Sementara, beberapa BUMN yang disebut-sebut kantor berita itu bakal menerapkan seleksi ketat untuk menghindari muslim garis keras menduduki jabatan strategis ialah PT Pertamina, Garuda Indonesia, Bank BRI, PT Antam, dan PT Timah.

Menurut Reuters, kebijakan itu diambil setelah ada peningkatan jumlah politisi yang menuntut peran yang lebih besar bagi Islam di negara mayoritas muslim terbesar di dunia, dengan beberapa kelompok dikatakan menyerukan negara Islam.

BACA JUGA

Menurut dokumen yang diperoleh Reuters, pemerintah ingin menerapkan pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dan tes psikologis baru untuk mengukur kecenderungan politik kandidat terutama bagi mereka yang mencari promosi ke dua anak tangga teratas birokrasi.

Pejabat senior pemerintah, yang merupakan bagian dari tim yang merumuskan kebijakan skrining baru, mengatakan Presiden Joko Widodo bermaksud memastikan Indonesia tetap menjadi model bagi Islam moderat sebagai bagian dari warisannya setelah selesai memimpin pada 5 tahun mendatang.

Selanjutnya pejabat itu mengatakan Presiden Jokowi sangat percaya bahwa Islam radikal mengancam aparat negara dan juga masa depan demokrasi. Rencana pemeriksaan adalah prioritas besar baginya, kata pejabat itu, yang menolak disebutkan namanya.

"Dia ingin sebelum pemilihan berikutnya pada 2024, elemen garis keras dan radikal disingkirkan untuk mencapai demokrasi yang lebih sehat," kata pejabat itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Reuters/Bisnis.com