Advertisement
Info dari Pejabat Senior Pemerintah, Jokowi Percaya Islam Radikal Ancam Masa Depan Demokrasi
Presiden Joko Widodo - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah mengantisipasi agar jangan sampai sejumlah kementerian dan BUMN diisi Islam garis keras. Demikian laporan eksklusif Reuters.
Menurut kantor berita yang bermarkas di London, Inggris, itu, beberapa kementerian yang akan menerapkan proses penyaringan ketat agar para pejabatnya tidak diisi muslim garis keras adalah Kementerian Keuangan, Pertahanan, Kesehatan, Pendidikan, Agama, dan Pekerjaan Umum.
Advertisement
Sementara, beberapa BUMN yang disebut-sebut kantor berita itu bakal menerapkan seleksi ketat untuk menghindari muslim garis keras menduduki jabatan strategis ialah PT Pertamina, Garuda Indonesia, Bank BRI, PT Antam, dan PT Timah.
Menurut Reuters, kebijakan itu diambil setelah ada peningkatan jumlah politisi yang menuntut peran yang lebih besar bagi Islam di negara mayoritas muslim terbesar di dunia, dengan beberapa kelompok dikatakan menyerukan negara Islam.
BACA JUGA
Menurut dokumen yang diperoleh Reuters, pemerintah ingin menerapkan pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dan tes psikologis baru untuk mengukur kecenderungan politik kandidat terutama bagi mereka yang mencari promosi ke dua anak tangga teratas birokrasi.
Pejabat senior pemerintah, yang merupakan bagian dari tim yang merumuskan kebijakan skrining baru, mengatakan Presiden Joko Widodo bermaksud memastikan Indonesia tetap menjadi model bagi Islam moderat sebagai bagian dari warisannya setelah selesai memimpin pada 5 tahun mendatang.
Selanjutnya pejabat itu mengatakan Presiden Jokowi sangat percaya bahwa Islam radikal mengancam aparat negara dan juga masa depan demokrasi. Rencana pemeriksaan adalah prioritas besar baginya, kata pejabat itu, yang menolak disebutkan namanya.
"Dia ingin sebelum pemilihan berikutnya pada 2024, elemen garis keras dan radikal disingkirkan untuk mencapai demokrasi yang lebih sehat," kata pejabat itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Reuters/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tol Fungsional Gending-Paiton Dibuka untuk Arus Nataru
Kemenhub: Bus Cahaya Trans Kecelakaan di Tol Krapyak Tak Laik Jalan
Efek WFA, Jasa Marga Prediksi Puncak Arus Nataru Mundur
KPK Tuntaskan OTT Hulu Sungai Utara, Jaksa Kabur Ditahan
Advertisement
Kerugian Bencana Iklim Dunia 2025 Rp1.800 Miliar
Ambulans Jadi Ruang Bersalin Bayi Kembar Saat Banjir Langkat
OKI Desak Keadilan Internasional atas Kejahatan Israel di Gaza
Kajian KPK Ungkap Risiko Pengadaan Makan Bergizi Gratis
Letnan Jenderal Rusia Tewas dalam Ledakan Mobil di Moskow
Advertisement
Bonnie Blue Dilarang Masuk Indonesia 10 Tahun
Awal 2026, Seluruh Jalur Pendakian Gunung Rinjani Ditutup
Kecelakaan Bus Tol Krapyak, Polisi Pastikan Sopir Negatif Narkoba
Ini Data Korban Bus PO Cahaya Trans di Tol Krapyak Semarang
Isu Bali Sepi Saat Nataru Dibantah, Wisman Tembus 20 Ribu
Advertisement
Serangan Drone Hantam Pasar di Sudan, 10 Tewas di Darfur Utara
Berita Pilihan
Advertisement
JPO Jogoyudan Kulonprogo Resmi Dibuka, Warga Kini Lebih Aman
Advertisement
Jepang Naikkan Biaya Visa dan Pajak Turis untuk Atasi Overtourism
Advertisement
Berita Populer
- Penumpang Bandara YIA Naik Jelang Libur Nataru 2025
- Dua Pemuda Diduga Tersesat di Gunung Merapi Klaten
- Yusril Jelaskan Alasan Pemerintah Atur Penugasan Polri Lewat PP
- PDAM Gunungkidul Tanam Pohon Konservasi Hari Bakti
- UMK Sleman 2026 Direkomendasikan, Tunggu Penetapan Gubernur
- Kuota Mudik Gratis Nataru 2025-2026 Masih Tersedia
- Menhub Ingatkan Operator Transportasi Waspada Cuaca Buruk
Advertisement
Advertisement
