Advertisement
Info dari Pejabat Senior Pemerintah, Jokowi Percaya Islam Radikal Ancam Masa Depan Demokrasi
Presiden Joko Widodo - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah mengantisipasi agar jangan sampai sejumlah kementerian dan BUMN diisi Islam garis keras. Demikian laporan eksklusif Reuters.
Menurut kantor berita yang bermarkas di London, Inggris, itu, beberapa kementerian yang akan menerapkan proses penyaringan ketat agar para pejabatnya tidak diisi muslim garis keras adalah Kementerian Keuangan, Pertahanan, Kesehatan, Pendidikan, Agama, dan Pekerjaan Umum.
Advertisement
Sementara, beberapa BUMN yang disebut-sebut kantor berita itu bakal menerapkan seleksi ketat untuk menghindari muslim garis keras menduduki jabatan strategis ialah PT Pertamina, Garuda Indonesia, Bank BRI, PT Antam, dan PT Timah.
Menurut Reuters, kebijakan itu diambil setelah ada peningkatan jumlah politisi yang menuntut peran yang lebih besar bagi Islam di negara mayoritas muslim terbesar di dunia, dengan beberapa kelompok dikatakan menyerukan negara Islam.
BACA JUGA
Menurut dokumen yang diperoleh Reuters, pemerintah ingin menerapkan pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dan tes psikologis baru untuk mengukur kecenderungan politik kandidat terutama bagi mereka yang mencari promosi ke dua anak tangga teratas birokrasi.
Pejabat senior pemerintah, yang merupakan bagian dari tim yang merumuskan kebijakan skrining baru, mengatakan Presiden Joko Widodo bermaksud memastikan Indonesia tetap menjadi model bagi Islam moderat sebagai bagian dari warisannya setelah selesai memimpin pada 5 tahun mendatang.
Selanjutnya pejabat itu mengatakan Presiden Jokowi sangat percaya bahwa Islam radikal mengancam aparat negara dan juga masa depan demokrasi. Rencana pemeriksaan adalah prioritas besar baginya, kata pejabat itu, yang menolak disebutkan namanya.
"Dia ingin sebelum pemilihan berikutnya pada 2024, elemen garis keras dan radikal disingkirkan untuk mencapai demokrasi yang lebih sehat," kata pejabat itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Reuters/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dito Ariotedjo Diperiksa KPK, Jelaskan Kunker Jokowi ke Arab Saudi
Prabowo Sampaikan Komitmen Politik Luar Negeri Damai di WEF
Prabowo Terima Undangan FIFA Saksikan Piala Dunia 2026
Dito Ariotedjo Datangi KPK untuk Beri Keterangan Kasus Kuota Haji
Advertisement
Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
Banjir Rendam 1.948 Hektare Sawah Karawang, Produksi Padi Terancam
Banjir Kiriman Ciliwung Rendam Kebon Pala Jakarta
Seluruh Korban Pesawat ATR di Gunung Bulusaraung Ditemukan
Trump Klaim Kekuatan Militer AS Disiagakan ke Iran
Advertisement
KPK Peringatkan Pengisian Jabatan Transparan Usai OTT Pati
BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Teken Piagam
Haji Alim Terdakwa Korupsi Tol Meninggal di Usia 88 Tahun
Advertisement
IUP Tambang Emas Martabe Dicabut, ESDM Tegaskan Lewat Kajian
Berita Pilihan
- Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
- Banjir Kiriman Ciliwung Rendam Kebon Pala Jakarta
- BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
Advertisement
RSUD Sleman Tegaskan Ambulans Relawan Tak Dikenai Tarif Parkir
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Taylor Swift Pecahkan Rekor Termuda Masuk Songwriters Hall of Fame
- New Jersey Wajibkan SIM dan Helm DOT bagi Pengendara Sepeda Listrik
- Liga Europa Matchday 7 Jadi Penentu Tiket Langsung 16 Besar
- Bantul Perketat Pencegahan TPPO Lewat Koordinasi Lintas Sektor
- LPDP Buka Beasiswa 2026, Siapkan 5.750 Kuota SDM Unggul Bidang STEM
- Tony Iommi Lelang Gibson SG Rp1,08 Miliar Demi Pusat Kanker
- Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Teken Piagam
Advertisement
Advertisement
