Nilai SPBE Jogja di Atas Rata-rata Nasional, DPRD Minta Audit Tetap Diperkuat
Komisi A DPRD Jogja mendorong adanya kendala pemerintahan digital dan memperkuat audit eksternal untuk meningkatkan layanan publik.
Saksi dari tim Prabowo saat disumpah jelang sidang sengketa Pilpres 2019, Rabu (19/6/2019). /Antara Foto
Harianjogja.com, JAKARTA--Tim hukum TKN akan melaporkan salah satu saksi yang dihadirkan tim Prabowo-Sandi, Beti Kristina ke polisi, lantaran diduga telah memberikan keterangan palsu terkait dengan amplop coklat tempat surat suara.
"Saksi Beti malah kami mau laporkan ke polisi karena memberi keterangan palsu," kata anggota tim hukum 01, Razman Arif Nasution usai acara Polemik Sindotrijaya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019).
Meski begitu, Razman belum tahu kapan laporan itu dilakukan. Saat ini pengkajian masih terus dilakukan tim hukum. "Ini dalam pendekatan apakah kita akan laporkan atau tidak," ucap Razman.
Namun keuntungan dari dugaan kebohongan Beti, Razman meyakini pernyataan dia kurang meyakinkan sehingga Jokowi-Ma\'ruf tetap akan dikukuhkan sebagai pemenang.
"Saya melihat dari segi kami,pihak terkait, kami meyakini betul apa yang disampaikan oleh saksi ahli pemohon dan jawaban termohon insyaAllah 28 Mei Pak Jokowi-Ma\'ruf akan menang dalam hal ini pihak terkait," ucapnya.
Sekadar diketahui, Beti merupakan saksi asal Desa Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah. Di sidang MK dia mengklaim menemukan adanya karungan amplop coklat dari KPU yang sudah ditandatangani.
Bahkan, amplop coklat yang dianggapnya bermasalah itu telah diberikan kepada Hakim Konstitusi untuk menjadi alat bukti. KPU sendiri mensinyalir amplop itu palsu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Komisi A DPRD Jogja mendorong adanya kendala pemerintahan digital dan memperkuat audit eksternal untuk meningkatkan layanan publik.
Iran mengklaim melumpuhkan drone MQ-9 AS dan mengamankan drone pengintai MQM-170 di sekitar Selat Hormuz.
Kemenhub mengintensifkan rampcheck bus dan truk serta pengawasan ETLE HUB untuk menekan risiko kecelakaan selama Nataru 2026/2027.
Polda Metro Jaya memburu bandar ganja inisial K yang masuk DPO setelah menggagalkan peredaran 44,1 kg ganja asal Sumatera Utara.
DPRD Bantul mendorong target pembangunan 600 km jalan didukung BKK DIY dan anggaran pusat, bukan hanya mengandalkan APBD.
Pemerintah menyiapkan 1 juta ton beras SPHP seharga Rp12.500 per kg untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang akhir 2026.