Advertisement
22 Nama Pendaftar Calon Pimpinan KPK Berasal dari Berbagai Unsur
Ketua Pansel calon pimpinan KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (keempat kiri) bersama Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji (kanan), anggota Marcus Priyo Gunarto (kedua kanan), Hendardi (ketiga kanan), Harkristuti Harkrisnowo (keempat kanan), Diani Sadia Wati (kelima kanan), Al Araf (ketiga kiri), Mualimin Abdi (kedua kiri) dan Hamdi Moeloek (kiri) usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/19). - ANTARA/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sebanyak 22 orang telah mendaftar sebagai calon pimpinan KPK dari Senin (17/6/2019) hingga Jumat (21/6/2019) malam.
Ketua tim Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Garnasih mengatakan ke-22 pendaftar tersebut berasal dari pelbagai unsur. Hanya saja, dia tak menjelaskan secara rinci.
Advertisement
Menurutnya, nama-nama pendaftar dapat dilihat di Kantor Sekretariat Pansel Capim KPK Jilid V yang berada di Gedung 1 Lantai 2 Kantor Sekretariat Negara (Setneg).
"Berbagai unsur yang mendaftar, polisi sepertinya baru satu," kata Yenti, Jumat (21/6/2019) malam.
BACA JUGA
Yenti mengatakan masih ada waktu hingga 4 Juli mendatang bagi yang ingin mendaftar jadi calon pimpinan KPK periode 2019-2023.
Dia mengaku dalam pencarian calon pimpinan ke depan ingin fokus pada calon yang betul-betul paham terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU), mengingat hal tersebut masih menjadi kekurangan pada periode pimpinan saat ini.
Menurut penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), lanjut dia, hanya 15 kasus yang dikenakan pasal TPPU dari 300 kasus yang sebetulnya bisa dikenakan TPPU.
Dia mencontohkan kasus KTP elektronik yang juga harus dikenakan pasal TPPU lantaran dugaan korupsi dilakukan pada 2009.
"Itu kan berarti uang hasil korupsi sudah ke mana-mana, bahkan dalam dakwaan dua orang yang pertama ada loh daftar penerimanya. Itu harusnya kena TPPU dan KPK sejak awal seharusnya memang sudah menerapkan pasal TPPU," ujarnya.
Yenti mengatakan penerapan pasal TPPU di kasus tersebut untuk kepentingan pengembalian kerugian keuangan negara lantaran hukum pidana berupa kurungan penjara dan uang pengganti yang selama ini diterapkan KPK masih belum bisa membantu mengembalikan kerugian negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Residivis Curi Kabel Pompa di Ngawi, Nyaris Diamuk Warga
Anggaran Jepang 2026 Tembus Rekor, Militer dan Sosial Diprioritaskan
Banjir dan Longsor Meluas, California Dilanda Badai Ekstrem
10 Negara Paling Menyedihkan di Dunia 2024 Versi HAMI
Advertisement
Daftar Lengkap 43 Kajari Baru Hasil Mutasi Kejagung
Makna Nama Putri Ketiga Ahok: Regina Welasih Purnama
Cuaca Buruk, IndiGo Batalkan 67 Penerbangan di India
Diduga Provokasi, Pesawat Pengintai Rusia Dicegat Polandia
Thailand Kecam Serangan Roket Kamboja ke Desa Sipil
Advertisement
BTNGM Berduka, Pendaki Kaltim Meninggal di Gunung Merbabu
Trump Klaim AS Lancarkan Serangan Mematikan ke ISIS Nigeria
Kremlin Kecam Pesan Natal Zelensky soal Putin
Bom Guncang Masjid di Nigeria, 5 Jemaah Tewas
Lee Jae-myung Perintahkan Tindakan Keras Kapal Ikan China
Advertisement
Pesan Natal Prabowo, Hati Bangsa Tertuju ke Korban Bencana
Berita Pilihan
Advertisement
Tabrakan Maut di Sleman, Pengendara Beat Tewas Ditabrak Honda City
Advertisement
Menikmati Senja Tenang di Pantai Kerandangan Senggigi Lombok Barat
Advertisement
Berita Populer
- Viral Ayah Beri Anak Rokok Usai Lulus Ujian di Malaysia, PHM Bereaksi
- Sindiran Hojlund Usai Juara Bersama Napoli Bikin Fans MU Geram
- Vinales Akui Salah Tinggalkan Yamaha di Tengah Musim 2021
- Rapat di Lirboyo, PBNU Sepakat Gelar Muktamar NU 2026
- Turkiye Tangkap 115 Terduga ISIS Jelang Tahun Baru 2026
- Aktor dan Komedian Pat Finn Meninggal Dunia pada Usia 60 Tahun
- Kecelakaan Helikopter Wisata di Kilimanjaro Tewaskan 5 Orang
Advertisement
Advertisement
