Advertisement
Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Sebut Ada 3 Hal Penting dalam Sidang Sengketa Pilpres. Ini Dia Penjelasannya ...
Ketua Bawaslu Abhan (ketiga kiri) saat menyimak keterangan saksi ahli dari pihak termohon Marsudi Wahyu Kisworo saat mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pihak Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Eddy Hiariej mengungkapkan setidaknya ada tiga hal yang harus ada dalam sidang sengketa hasil Pilpres.
Menurut Eddy, pokok permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 harus memuat hasil hitungan suara dan rekapitulasi versi termohon. Kemudian, Pemohon juga harus menyediakan penghitungan versinya.
Advertisement
“Dan suatu petitum yang memuat permohonan membatalkan perhitungan suara dari termohon,” ujar Eddy di persidangan pada Gedung MK, Jumat (21/6/2019).
Eddy juga mengatakan, melihat petitum yang diajukan dalam sidang sengketa Pilpres 2019 maka titik tumpu pembuktian berkutat pada 22 juta suara. Angka 22 juta adalah dugaan penggelembungan suara yang disebut kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sengketa hasil Pilpres 2019.
BACA JUGA
Prabowo-Sandiaga tak terima dengan keputusan KPU RI yang menyatakan bahwa Jokowi-Ma'ruf meraih 85.607.362 suara sah di Pilpres 2019. Dalam petitumnya, Prabowo-Sandiaga menyebut lawannya di Pilpres 2019 mendapat 63.575.169 suara sah.
"Titik tumpu adalah pada 22 juta suara yang sebetulnya dalam perspektif kuasa hukum pemohon dianggap sebagai suara ilegal. Itu harus dibuktikan ilegalnya 22 juta suara itu dari mana? Kalau dari DPT siluman, jika DPT siluman tak bisa dibuktikan atau bisa dibuktikan tapi tak berpengaruh terhadap hasil rekapitulasi, permohonan bisa ditolak," katanya.
Pascasidang hari ini, Hakim Konstitusi akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Putusan pada sengketa hasil Pilpres 2019 akan dibacakan maksimal 28 Juni mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Khofifah Dijadwalkan Ulang Bersaksi Kasus Hibah Jatim
Kasus Pelecehan Guru ke Siswa SMA Pasar Rebo Jakarta Diduga Meluas
Kemenhub Siapkan Pengemudi Aman untuk Lebaran 2026
DPR Setujui 8 Anggota Baznas 2025-2030
Advertisement
MA Tolak Kasasi Jaksa, Windu Aji Bebas dari TPPU Nikel Antam
KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
Bareskrim Tahan Dua Petinggi DSI Terkait Kasus Rp2,4 T
Darurat Siber Asia Pasifik, Kerugian Konsumen Tembus Rp10.800 Triliun
Sidang Hibah Pariwisata Sleman Ungkap Peran Karunia Anas
Advertisement
Bank Mandiri Taspen Rayakan 11 Tahun Bersama Purnabakti
Peraih Nobel Perdamaian Narges Mohammadi Divonis 7,5 Tahun
Energi Rusia Picu Konflik, Hungaria Sebut Ukraina Ancaman
Kapal Pengungsi Karam di Libya Barat, 53 Orang Tewas dan Hilang
BPJS Kesehatan Disiapkan Suntikan Rp20 Triliun dari APBN
Advertisement
Padat Berisiko! Satu Gerbong KRL Angkut 300 Penumpang Saat Jam Sibuk
Berita Pilihan
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
Advertisement
Sekolah di Jogja Wajib Resik-Resik Kolektif Kelola Sampah Mandiri
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- Bantuan Pangan Non Tunai Kini Dibatasi, Ini Keterangan Lengkapnya
- Ketua Pengadilan Negeri Depok Tersangka, MA Tolak Pendampingan
- Pertumbuhan Ekonomi DIY Diprediksi Stabil 2026
- KPK Verifikasi Aduan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi
- Jadi Tersangka Penipuan, Dirut Dana Syariah Indonesia Minta Maaf
- Dinkes Kulonprogo Ingatkan Warga Waspada Virus Nipah
- Sweety dan Indomaret Gelar Posyandu 8.000 Balita
Advertisement
Advertisement
