Advertisement
Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Sebut Ada 3 Hal Penting dalam Sidang Sengketa Pilpres. Ini Dia Penjelasannya ...
Ketua Bawaslu Abhan (ketiga kiri) saat menyimak keterangan saksi ahli dari pihak termohon Marsudi Wahyu Kisworo saat mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pihak Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Eddy Hiariej mengungkapkan setidaknya ada tiga hal yang harus ada dalam sidang sengketa hasil Pilpres.
Menurut Eddy, pokok permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 harus memuat hasil hitungan suara dan rekapitulasi versi termohon. Kemudian, Pemohon juga harus menyediakan penghitungan versinya.
Advertisement
“Dan suatu petitum yang memuat permohonan membatalkan perhitungan suara dari termohon,” ujar Eddy di persidangan pada Gedung MK, Jumat (21/6/2019).
Eddy juga mengatakan, melihat petitum yang diajukan dalam sidang sengketa Pilpres 2019 maka titik tumpu pembuktian berkutat pada 22 juta suara. Angka 22 juta adalah dugaan penggelembungan suara yang disebut kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sengketa hasil Pilpres 2019.
BACA JUGA
Prabowo-Sandiaga tak terima dengan keputusan KPU RI yang menyatakan bahwa Jokowi-Ma'ruf meraih 85.607.362 suara sah di Pilpres 2019. Dalam petitumnya, Prabowo-Sandiaga menyebut lawannya di Pilpres 2019 mendapat 63.575.169 suara sah.
"Titik tumpu adalah pada 22 juta suara yang sebetulnya dalam perspektif kuasa hukum pemohon dianggap sebagai suara ilegal. Itu harus dibuktikan ilegalnya 22 juta suara itu dari mana? Kalau dari DPT siluman, jika DPT siluman tak bisa dibuktikan atau bisa dibuktikan tapi tak berpengaruh terhadap hasil rekapitulasi, permohonan bisa ditolak," katanya.
Pascasidang hari ini, Hakim Konstitusi akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Putusan pada sengketa hasil Pilpres 2019 akan dibacakan maksimal 28 Juni mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BGN Sebut SPPG Terima Rp500 Juta per Hari untuk Program MBG
Anggota Komisi IX DPR Dorong Transparansi Program Makan Bergizi Gratis
Kronologi Penangkapan Koko Erwin, Penyuplai Narkoba ke Kapolres Bima
ASN Akan Ikuti Pelatihan Militer, Korps Marinir Siapkan Materi
Advertisement
Kasus TBC Malaysia 2026 Naik, Sabah Tertinggi
Xi Jinping Copot 9 Jenderal Militer dari Parlemen
Pakistan Umumkan Perang Terbuka Lawan Afghanistan
Komisi III DPR Dukung Kejagung Hentikan Kasus Guru Honorer
Pengamat Dorong THR Dibayar H-14, Ini Alasannya
Advertisement
869 Ribu PBI JKN Aktif Lagi, Mensos Ungkap Skema Reaktivasi
Kasus Narkoba Bima, Bareskrim Polri Buru DPO Koko Erwin
OTT Bea Cukai Berlanjut, KPK Tetapkan Tersangka Baru Budiman Bayu
10 Korban TPPO Asal Belitung Berhasil Dipulangkan dari Myanmar
Erupsi Gunung Ibu, Badan Geologi Perluas Radius Aman Warga
Advertisement
YouTuber Korea Klaim Dirinya Yesus, Raup Donasi Rp587 Miliar
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Comeback Dramatis, Ini Daftar Tim di 16 Besar Liga Champions 2025-2026
- Dituduh Boneka Kartel, Presiden Meksiko Siap Gugat Elon Musk
- Jadwal Siaran Bola 26-27 Februari: Duel di GBLA hingga Liga Europa
- Menu MBG Diprotes, Sultan Minta Transparansi Harga
- Konser BTS di Seoul Bikin Hotel dan Ritel Kewalahan
- Jalan di Wonosari Digali Ilegal, DPUPRKP Gunungkidul Lapor Polisi
- Mayoritas Apel Eropa Mengandung Residu Berbahaya, Ini Risikonya
Advertisement
Advertisement
