Advertisement
Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Sebut Ada 3 Hal Penting dalam Sidang Sengketa Pilpres. Ini Dia Penjelasannya ...
Ketua Bawaslu Abhan (ketiga kiri) saat menyimak keterangan saksi ahli dari pihak termohon Marsudi Wahyu Kisworo saat mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pihak Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Eddy Hiariej mengungkapkan setidaknya ada tiga hal yang harus ada dalam sidang sengketa hasil Pilpres.
Menurut Eddy, pokok permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 harus memuat hasil hitungan suara dan rekapitulasi versi termohon. Kemudian, Pemohon juga harus menyediakan penghitungan versinya.
Advertisement
“Dan suatu petitum yang memuat permohonan membatalkan perhitungan suara dari termohon,” ujar Eddy di persidangan pada Gedung MK, Jumat (21/6/2019).
Eddy juga mengatakan, melihat petitum yang diajukan dalam sidang sengketa Pilpres 2019 maka titik tumpu pembuktian berkutat pada 22 juta suara. Angka 22 juta adalah dugaan penggelembungan suara yang disebut kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sengketa hasil Pilpres 2019.
BACA JUGA
Prabowo-Sandiaga tak terima dengan keputusan KPU RI yang menyatakan bahwa Jokowi-Ma'ruf meraih 85.607.362 suara sah di Pilpres 2019. Dalam petitumnya, Prabowo-Sandiaga menyebut lawannya di Pilpres 2019 mendapat 63.575.169 suara sah.
"Titik tumpu adalah pada 22 juta suara yang sebetulnya dalam perspektif kuasa hukum pemohon dianggap sebagai suara ilegal. Itu harus dibuktikan ilegalnya 22 juta suara itu dari mana? Kalau dari DPT siluman, jika DPT siluman tak bisa dibuktikan atau bisa dibuktikan tapi tak berpengaruh terhadap hasil rekapitulasi, permohonan bisa ditolak," katanya.
Pascasidang hari ini, Hakim Konstitusi akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Putusan pada sengketa hasil Pilpres 2019 akan dibacakan maksimal 28 Juni mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Trump Ancam Tarif Impor demi Dukungan Pencaplokan Greenland
KAI Tutup 316 Perlintasan Sebidang Demi Keselamatan
BMKG: Mayoritas Wilayah Indonesia Berawan, Jogja Hujan
ASN Aktif Jadi Tersangka Korupsi Dana PKBM Indramayu
Advertisement
Gempa M 5,5 Guncang Ambon, BMKG Pastikan Tak Picu Tsunami
Gempa Magnitudo 4,5 Guncang Tolitoli, BMKG Pastikan Aman
Warga Dusun Nibung Tolak Penetapan Kawasan Transmigrasi
Puluhan Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta untuk Libur Isra Mikraj
InJourney Bantu Bangkitkan Ekonomi Warga Pascabencana di Sumatera
Advertisement
Bos Mossad ke AS, Konsultasi Soal Iran dan Potensi Serangan
Jalur KA Pantura Tergenang, 18 Kereta Terlambat, KAI Minta Maaf
KPK Dalami Asal Logam Mulia dalam Kasus Suap Pajak
Kasus Kuota Haji: Peran Muzakki Cholis Disorot KPK
Ilmuwan AS Ungkap Peran Pulau di Indonesia pada Pola Hujan MJO
Advertisement
Kubu Militer Myanmar Klaim Menang Mayoritas di Pemilu Junta
Berita Pilihan
- Bos Mossad ke AS, Konsultasi Soal Iran dan Potensi Serangan
- BRIN Jelaskan Penyebab Sinkhole Marak di Indonesia
- OKI Kecam Penyerbuan Masjid Al Aqsa oleh Pejabat Israel
- Prancis Tegaskan Greenland Bukan Milik AS di Tengah Klaim Trump
- Akun Instagram Laras Faizati Dimusnahkan, iPhone 16 Disita Pengadilan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Media Vietnam Soroti Piala AFF 2026: Jadwal Baru Untungkan Indonesia
- Komdigi Panggil Meta Terkait Data Instagram, Masyarakat Diminta Tenang
- Agenda Event, Pariwisata, Konser dan Olahraga, 16 Januari 2026
- Trump Tetap Incar Greenland, NATO dan Warga Lokal Menolak
- 5 Centimeters per Second Tayang di Bioskop Indonesia Mulai Hari Ini
- Permintaan Meledak, Maruti Suzuki Perluas Produksi Mobil di India
- Jadwal Proliga 2026 Hari Ini: Duel Putri di GOR Voli Sumut
Advertisement
Advertisement
