Advertisement
Kuasa Hukum Jokowi Tak Hadirkan Saksi untuk Jelaskan Jabatan Ma’ruf Amin di BUMN
Kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 bersiap mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). - ANTARA/Galih Pradipta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Tim Kuasa Hukum pasangan calon nomor 01 Jokowi-Ma'ruf tidak menghadirkan saksi atau ahli yang memberi keterangan mengenai posisi Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri.
Ketua Tim Kuasa Hukum pasangan calon nomor 01 Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, menganggap persoalan terkait posisi Ma'ruf Amin tersebut sudah selesai. Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk tidak menghadirkan saksi atau ahli yang menerangkan masalah tersebut.
Advertisement
“Kami anggap sudah selesai. Seperti kita ketahui hanya didalilkan dalam permohonan pemohon dan sebagai bagian propaganda seolah-olah Pak Ma’ruf tak memenuhi syarat. Kami anggap ini sudah lewat,” ujar Yusril ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019).
Selain itu, dia menilai saksi yang dihadirkan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandiaga dalam persidangan sebelumnya, yakni Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu, juga tidak menjelaskan apa-apa tentang posisi Ma'ruf Amin.
BACA JUGA
“Dia [Said Didu] hanya jelaskan fakta. Sedangkan persoalan Ma’ruf Amin itu pejabat bank syariah yang merupakan dia merupakan BUMN atau tidak kan harus diterangkan oleh ahli yang menerangkan pendapat. Pak Said, kan, dihadirkan sebagai saksi fakta yang tidak bisa berpendapat. Untuk itu tidak perlu dibantah keterangannya,” kata Yusril.
Adapun jabatan Ma’ruf Amin di kedua bank syariah tersebut dipermasalahkan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandiaga. Sebelumnya, mereka meminta MK membatalkan pencalonan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Petitum itu disampaikan karena kubu Prabowo-Sandiaga menganggap posisi Ma’ruf sebagai cawapres bermasalah.
Ma’ruf dianggap tak bisa menjadi cawapres lantaran menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah. Menurut Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, PT BSM dan Bank BNI Syariah adalah BUMN alih-alih anak perusahaan BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jepang Diguncang Lebih dari 10 Gempa Susulan Setelah Gempa M 7,5
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Sumatera Utara
Tujuh Orang Tewas dalam Kebakaran Ruko, Dugaan Korsleting Listrik
Gerakan Solidaritas Ferry Irwandi Diapresiasi Wapres Gibran
Advertisement
KPK Umumkan Kenaikan Skor SPI 2025, Ini untuk Mengecek Link
Modus Panglong Terbongkar, Penebangan Ilegal Terjadi di Tamiang
Gunung Anak Krakatau Waspada, Polda Banten Minta Warga Siaga
Bulog Pastikan Pengalihan Beras untuk Bencana Tak Ganggu Stok Nataru
Kementan Ajak Publik Awasi Penyaluran Beras Bantuan Korban Bencana
Advertisement
KBRI Imbau WNI Waspada Usai Gempa Magnitudo 7,5 di Aomori Jepang
Polri Selidiki Dugaan Illegal Logging di Sungai Tamiang Aceh
PM Jepang: 30 Terluka Akibat Gempa Magnitudo 7,5 di Aomori
Smailing Platinum Resmi Bergabung dengan Jaringan Virtuoso
Gempa 7,6 Hentikan Layanan Tohoku Shinkansen di Jepang
Advertisement
BPJN Aceh Bangun Jembatan Sementara Pulihkan Akses Banjir Bandang
Berita Pilihan
- Gunung Anak Krakatau Waspada, Polda Banten Minta Warga Siaga
- Bulog Pastikan Pengalihan Beras untuk Bencana Tak Ganggu Stok Nataru
- Gempa 7,6 Hentikan Layanan Tohoku Shinkansen di Jepang
- Bareskrim Telusuri Penyelidikan Kayu Gelondongan Garoga di Sumut
- Prabowo Perintahkan Listrik Sumatera-Aceh Menyala dan Jalan Terhubung
Advertisement
Bantul Siaga Bencana, 75 Pos Siap Antisipasi Hujan dan Longsor
Advertisement
Wisata Bali Utara, Gerbang Handara Semakin Diminati Turis Mancanegara
Advertisement
Berita Populer
- Susunan Pemain Indonesia vs Filipina di Laga Grup C SEA Games 2025
- Jogja Paling Diminati dalam Prediksi Mobilitas Nataru 2025
- KPK Luncurkan E-Audit untuk Perkuat Pengawasan Pengadaan di Jogja
- Mahalnya Biaya Politik Dinilai Jadi Akar Korupsi Kepala Daerah
- Mendag Tegaskan Stabilitas Harga Pangan Nataru Tetap Terkendali
- Jangan Langsung Rapikan Tempat Tidur Jika Ingin Kurangi Tungau Debu
- Xanana Gusmao Bahas Stabilitas ASEAN Saat Bertemu Sri Sultan di Jogja
Advertisement
Advertisement
