Advertisement
KPU Klaten Jelaskan Masa Jabatan Bupati-Wabup Yang Hanya 4 Tahun
Ilustrasi pemungutan suara Pemilu 2019. (Instagram/kpu_ri)
Advertisement
Harianjogja.com, KLATEN--Tak seperti biasanya yang menjabat selama lima tahun, masa jabatan bupati dan wakil bupati (wabup) hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang hanya empat tahun.
Anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Klaten, Wandyo Supriyatno, mengatakan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 itu merujuk pada UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.
Advertisement
Pada Pasal 201 UU No. 10/2016 disebutkan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan 2020 menjabat sampai dengan 2024. Sementara Pilkada serentak secara nasional bakal digelar pada November 2024.
“Sampai hari ini belum ada perubahan,” kata Wandyo saat berbincang dengan Solopos.com, Senin (17/6/2019).
BACA JUGA
Pilkada 2020 dijadwalkan digelar September 2020. Wandyo mengatakan masa jabatan kepala daerah Klaten periode 2016-2021 tetap lima tahun.
Sebagai informasi, masa jabatan Bupati-Wakil Bupati Klaten periode kali ini berakhir pada Februari 2021. “Tetap lima tahun karena pemilihannya di September 2020 dan pelantikan diperkirakan baru dilakukan pada 2021. Soal tahapan dan jadwal, sampai saat ini kami masih menunggu keputusan dari KPU RI,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrahman, mengatakan Bawaslu juga sudah ancang-ancang persiapan menghadapi Pilkada 2020. Beberapa waktu lalu, Bawaslu sudah mengusulkan rencana anggaran pelaksanaan Pilkada ke Pemkab Klaten.
Soal nilai anggaran yang diusulkan ke Pemkab, Arif mengaku tak lebih dari Rp20 miliar. Nilai itu lebih sedikit dibanding usulan KPU Klaten sekitar Rp61 miliar.
“Usulan anggaran kami lebih banyak untuk honor dan bintek seperti untuk Panwascam serta pengawas di tingkat desa. Soal jadwal pelaksanaan pilkada, kami menunggu keputusan dari KPU,” urai dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : solopos.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Wabah Diare di Indore India, 9 Tewas Ratusan Dirawat
Blok Asia Selatan Tanpa India Dinilai Tak Realistis
Sikat Korupsi, Arab Saudi Tangkap 116 Pejabat
Denmark Hentikan Layanan Pos Nasional
Advertisement
Protes Krisis Iran Berubah Anti-Pemerintah, 7 Orang Tewas
Stok Menumpuk, Impor Beras dan Gula Dipastikan Nihil pada 2026
PHRI Ungkap Hunian Hotel Masih Melemah di 2025, Ini Penyebabnya
Aktor Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto di IKN Siap Disidang
3 WNA Spanyol Belum Ditemukan, Operasi SAR Labuhan Bajo Diperpanjang
Advertisement
Malam Tahun Baru 2026 di Eropa Diwarnai Kebakaran dan Korban Jiwa
Tarif Listrik Januari-Maret 2026 Dipastikan Tak Naik, Segini Biayanya
Bentrokan Saat Protes, Lima Orang Tewas di Iran
Kemenhub Ramp Check 104 Ribu Kendaraan Selama Libur Nataru
Prof. Susanto: Karier Remaja Harus Disiapkan Sejak Usia 15 Tahun
Advertisement
Kecelakaan Kapal Labuan Bajo, Menhub Soroti Cuaca Ekstrem
Berita Pilihan
Advertisement
Cuaca Ekstrem Rusak Pasar Potrojayan dan Sambilegi Sleman
Advertisement
Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis, Dorong Ekonomi Pelangi
Advertisement
Berita Populer
- Perkuat TikTok dan Douyin, ByteDance Borong Chip AI NVIDIA
- AS Hentikan Dana Penitipan Anak, Skandal Minnesota Terungkap
- James Norris Tinggalkan Liverpool, Resmi Gabung Shelbourne
- Rekor Penjualan Mobil India Terdongkrak Insentif Pajak
- Daftar Pembalap MotoGP 2026, Marc Marquez dan Toprak Sorotan
- India Klaim Geser Jepang Jadi Ekonomi Terbesar Keempat Dunia
- Man/Tee Akui Dominasi Indonesia Jelang Malaysia Open 2026
Advertisement
Advertisement
