Advertisement
Menhan Minta Polri Bedakan Kivlan Zen dengan Penjahat Lain
Mayor Jenderal TNI Purn Kivlan Zen (tengah) didampingi kuasa hukum saat tiba memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri, di Jakarta, Rabu (29/5/2019). - ANTARA FOTO/Wibowo Armando
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Polri diminta tetap menegakkan hukum dalam menangani kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen yang merupakan purnawirawan TNI. Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
"Kalau hukum ya tegakkan hukum yang benar. Kalau polisi sudah benar, kenapa tidak nyaman. Tegakkan saja, siapa pun, menteri pun, presiden pun bisa kena hukum kok," kata Ryamizard, saat ditemui di Gedung Nusantara II Kompleks MPR/DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).
Meski demikian, mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu mengharapkan Kivlan Zen tidak disamakan dengan kasus kejahatan lain meski saat ini terjerat kasus hukum.
"Penjahat narkoba salahnya sama dengan yang sudah banyak jasanya itu 'kan lain dong, nah itu harus dibedakan," ujarnya lagi.
Ia juga mengharapkan petugas kepolisian mempertimbangkan posisi Kivlan Zen yang ia sebut sebagai seniornya dulu di TNI.
Pertimbangan itu, lanjut dia, karena mantan kepala Kostrad itu salah satunya juga berjasa kepada negara.
"Saya sudah bisik-bisiklah dengan teman polisi, coba dipertimbangkan lagilah. Saya 'kan cuma pertimbangkan, bukan tidak boleh dihukum, tidak. Pertimbangkan," katanya.
Meski mengakui Kivlan Zen sempat meminta bantuan kepada dirinya, namun Ryamizard mengungkapkan ia tidak bisa membantu banyak karena masalah politik dan hukum di luar kemampuannya.
"Makanya, saya tidak berani itu. Hukum harus ditegakkan," katanya pula.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Nadiem Bantah Terima Rp809 Miliar dalam Kasus Chromebook
Presiden Prabowo Minta Siswa Sekolah Rakyat Menjaga Harga Diri
DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
KPK Periksa Pengurus PWNU DKI dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Advertisement
Ribuan Demonstran di New York Protes Kebijakan Trump soal Venezuela
Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi
KPK Ungkap Alasan Tetapkan Yaqut Tersangka Kasus Kuota Haji
Trump Klaim Jadi Presiden Sementara Venezuela di Truth Social
KPK Dalami Peran Bos Maktour di Kasus Dugaan Korupsi Haji
Advertisement
Sempat Tertutup Longsor, Jalan ke Desa Tempur Mulai Bisa Dilalui
Polda Metro Dalami Dugaan Penipuan Investasi Kripto
Hujan Deras, Sejumlah Ruas Jalan Jakarta Utara Terendam
Nadiem Makarim Hadapi Putusan Sela Kasus Chromebook
BMKG: Gempa Kolaka Dipicu Aktivitas Sesar Aktif
Advertisement
Trump Belum Putuskan Intervensi Militer AS ke Iran
Berita Pilihan
- DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
- Trump Pertimbangkan Serangan ke Iran di Tengah Aksi Protes
- Trump Diduga Siapkan Rencana Invasi ke Greenland, Denmark Geram
- Chen Zhi Diekstradisi, China Perketat Perburuan Penipu Siber
- Butuh Dana? JHT BPJS Bisa Dicairkan Meski Masih Bekerja
Advertisement
Advertisement
Malaysia Perkenalkan Panda Raksasa Baru Chen Xing dan Xiao Yue
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sita Rp6,38 Miliar dari Tersangka Suap Pajak Jakut
- Malaysia Perkenalkan Panda Raksasa Baru Chen Xing dan Xiao Yue
- Petani Sleman Dapat Perlindungan Asuransi dari APBD 2026
- Pemkab Perbaiki Jalan dan Jembatan Penghubung Klaten-Gunungkidul
- Hujan Deras Picu Longsor di Gebog Kudus, Warga Dievakuasi
- Ratusan Eks Pekerja Sritex Akan Unjuk Rasa di Semarang
- KPK Nilai Pengurusan Pajak PT Wanatiara Rugikan Negara Rp59 M
Advertisement
Advertisement
