Kasus Penyadapan Ilegal Terungkap dari Pembubaran Grup WhatsApp
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo terungkap setelah grup WhatsApp yang digunakan untuk koordinasi penyadapan dibubarkan.
McLaren 570S/Istimewa
Harianjogja.com, TANJUNGPINANG--Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan akan menyita mobil mewah yang pemiliknya tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.
Menurut Kepala BPRD Kepri, Reni Yusneli di Tanjung Pinang, Senin, sebelum dilakukan penyitaan paksa terlebih dahulu diupayakan mengirim surat tagihan kepada pemilik mobil mewah yang menunggak pajak. "Kalau tidak bayar juga. Baru kita sita mobilnya," ucapnya.
Penerapan itu akan diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pajak mobil mewah. "Pergubnya sedang kita bahas, mudah-mudahan segera rampung," imbuhnya.
Dia katakan, BP2RD dalam waktu dekat ini mulai mendata jumlah mobil mewah yang ada di Kepri. Hasil pantauan sementara, kendaraan roda empat tersebut dominannya berada di Kota Batam.
"Kita belum tahu persis jumlahnya. Tetapi cukup besar," ucapnya.
Penerapan pajak mobil mewah sudah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya Jakarta. Sementara di Kepri belum diberlakukan karena berbagai pertimbangan. "Pergub itu diupayakan terlaksana tahun ini untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah Kepri," ucap Reni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo terungkap setelah grup WhatsApp yang digunakan untuk koordinasi penyadapan dibubarkan.
CEO Nvidia Jensen Huang terancam dicopot setelah laporan hubungan asmara dan dugaan keterkaitan operasi intelijen asing.
MPR menyebut Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden setelah pengunduran diri Gibran.
Longsor menutup Jalan Dekso-Samigaluh Kulonprogo sepanjang 200 meter. Pengendara sementara dialihkan melalui jalur Boro, Kalibawang.
Asia One menyoroti pengunduran diri Gibran, mulai dari kontroversi dokumen akademik hingga ketegangan politik Prabowo dan Jokowi.
DPR membatalkan rapat paripurna pembahasan hak menyampaikan pendapat terkait pemakzulan Gibran setelah Wapres menyerahkan surat pengunduran diri.