KPK: Staf Imigrasi Pakai Rekening Nomine Tampung Uang KITAS-KITAP
KPK mengungkap GST memakai rekening nomine untuk menampung uang hasil dugaan pemerasan pengurusan KITAS dan KITAP warga negara asing.
Megawati Soekarnoputri. /Okezone-Bayu
Harianjogja.com, JAKARTA --PDI Perjuangan akan menggelar pelaksaan Kongres V pemilihan Ketua Umum dan Kepengurusan di Bali pada bulan Agustus mendatang. Elite PDIP memberikan sinyal bahwa Megawati tetap akan menjadi ketua umum sesuai keinginan kader di berbagai daerah.
Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan jika sejauh ini kader-kader yang ada di daerah menginginkan Megawati tetap menjadi Ketua Umum.
“Tidak sepertinya [nama lain]. Karena saya yakin dan sudah cek-cek ke daerah mereka masih mau Ibu Ketum [Megawati] tetap menjabat,” ujar Eva dikutip Okezone di Jakarta, Senin (17/6/2019).
Eva menilai, dipercepat waktu kongres ini lantaran partai berlambang Banteng ini untuk memperbarui mandat-mandat yang akan diberikan tahun-tahun mendatang.
“Jadi mungkin memperbarui mandat saja. Percepatan karena ingin pembenahan agar bisa efektif menjadi partai pemerintahannya,”katanya.
Sejauh ini, Eva pun menyebut persiapan terus dilakukan. Dimana diawali dengan Rakernas terlebih dahulu guna melancutkan ihwal kongres kedepannya.
“Sudah jalan, rakernas lusa dimulai untuk sekaligus sosialisasi konggres,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
KPK mengungkap GST memakai rekening nomine untuk menampung uang hasil dugaan pemerasan pengurusan KITAS dan KITAP warga negara asing.
Pemerintah menyiapkan revisi Tarif Batas Atas tiket pesawat dengan skema baru yang mempertimbangkan harga avtur, kurs, dan kebutuhan masyarakat.
Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 5 Juni 2026 lengkap dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tarif Rp8.000, tersedia 14 perjalanan setiap hari.
Jadwal KRL Solo–Jogja Jumat 5 Juni 2026 lengkap dari Palur hingga Yogyakarta. Tarif Rp8.000 dengan 12 perjalanan dari pagi sampai malam.
Istana menegaskan Presiden Prabowo rutin mengevaluasi seluruh program kementerian dan lembaga sebagai bagian dari penguatan pengawasan serta pemberantasan korup
Noel minta maaf kepada Prabowo setelah divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi sertifikasi K3 dan gratifikasi Rp3,43 miliar.