Pemerintah Siapkan 1 Juta Ton Beras SPHP, Harga Rp12.500/Kg
Pemerintah menyiapkan 1 juta ton beras SPHP seharga Rp12.500 per kg untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang akhir 2026.
Megawati Soekarnoputri. /Okezone-Bayu
Harianjogja.com, JAKARTA --PDI Perjuangan akan menggelar pelaksaan Kongres V pemilihan Ketua Umum dan Kepengurusan di Bali pada bulan Agustus mendatang. Elite PDIP memberikan sinyal bahwa Megawati tetap akan menjadi ketua umum sesuai keinginan kader di berbagai daerah.
Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan jika sejauh ini kader-kader yang ada di daerah menginginkan Megawati tetap menjadi Ketua Umum.
“Tidak sepertinya [nama lain]. Karena saya yakin dan sudah cek-cek ke daerah mereka masih mau Ibu Ketum [Megawati] tetap menjabat,” ujar Eva dikutip Okezone di Jakarta, Senin (17/6/2019).
Eva menilai, dipercepat waktu kongres ini lantaran partai berlambang Banteng ini untuk memperbarui mandat-mandat yang akan diberikan tahun-tahun mendatang.
“Jadi mungkin memperbarui mandat saja. Percepatan karena ingin pembenahan agar bisa efektif menjadi partai pemerintahannya,”katanya.
Sejauh ini, Eva pun menyebut persiapan terus dilakukan. Dimana diawali dengan Rakernas terlebih dahulu guna melancutkan ihwal kongres kedepannya.
“Sudah jalan, rakernas lusa dimulai untuk sekaligus sosialisasi konggres,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Pemerintah menyiapkan 1 juta ton beras SPHP seharga Rp12.500 per kg untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang akhir 2026.
Bareskrim menetapkan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal ponsel Prabowo. Mereka terancam hukuman hingga 10 tahun penjara.
UGM meluncurkan Proyek SHIELD untuk memperluas teknologi Wolbachia setelah riset menunjukkan penurunan kejadian dengue hingga 77%.
Yusril menyebut Prabowo mengetahui dugaan penyadapan ilegal terhadap dirinya setelah menerima laporan Kapolri.
Simak jadwal perpanjangan SIM Sleman November 2026 melalui MPP, SIM Keliling malam di SCH, SIMMADE, dan Satpas beserta syaratnya.
Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah mengevaluasi aturan penyadapan menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan tiga personel Polri.