KPK Periksa Nusron Wahid 5 Jam, Dalami Dugaan Setoran di Kementerian ATR BPN
KPK mendalami dugaan setoran rutin dan penerimaan uang oleh orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam pemeriksaan selama lima jam.
Kuasa hukum Capres - Cawapres nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kir) mengikuti sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019)./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA- Sebanyak 30 orang saksi dari kubu capres Prabowo Subianto bakal dihadirkan dalam persidangan sengketa pilpres.
Tim Hukum Paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim bahwa sudah ada 30 orang yang bersedia mengajukan diri sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang gugatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Iwan Satriawan mengungkapkan para saksi itu mengingingkan adanya jaminan keselamatan sebelum, ketika memberikan kesaksian, dan setelah menyampaikan kesaksian di MK. Meskipun, sampai saat ini belum tahu ancaman apa yang dimaksud.
"Sejauh ini sudah ada lebih kurang 30 saksi yang sudah bersedia, tapi pertanyaannya rata-rata dari mereka adalah apa jaminan keselamatan kami saat datang ke Jakarta, kemudian ketika dalam proses persidangan dan setelah pulang ke daerah masing-masing," kata Iwan saat sambangi Gedung LPSK, Jakarta Timur, Sabtu (15/6/2019).
Iwan menambahkan, dari pertemuan antara Tim Hukum Prabowo-Sandi dengan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sore ini adalah untuk diskusi dan meminta masukan terkait perlindungan saksi.
"Sebuah peradilan tidak bisa berjalan dengan baik untuk mencapai akses, memberikan akses justice kepada masyarakat apalagi ini berhadapan dengan institusi negara yang juga jadi petahana," ujar Iwan.
Namun identintas para saksi itu masih misterius. Lantaran tim hukum Prabowo-Sandi masih merahasiakan identitas dari orang-orang tersebut.
Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengklaim bahwa, keadilan akan dicapai jika tidak ada pihak yang dalam tekanan atau ancaman.
"Tidak akan mungkin keadilan dicapai kalau dia di bawah ancaman, dan kita ingin mendorong supaya proses itu tidak ada dalam ancaman supaya keadilan bisa ditegakkan," tutup Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
KPK mendalami dugaan setoran rutin dan penerimaan uang oleh orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam pemeriksaan selama lima jam.
GJLS: Berapi-Api tayang 5 November 2026. Simak sinopsis, daftar pemain, dan cerita persahabatan Rigen, Rispo, serta Hifdzi
Hyundai menyiapkan Ioniq P, SUV listrik kompak dengan teknologi ADAS Level 2 dan dua pilihan jarak tempuh untuk pasar India.
Timnas Indonesia membatalkan laga melawan Yordania karena pertimbangan keamanan. Australia tetap dijadwalkan bertanding di Amman pada 17 November.
Google menonaktifkan Gemini dan Search secara default untuk akun pelajar K-12. Sekolah harus mengaktifkannya melalui administrator.
Oki Rengga meminta maaf setelah videonya berdebat dengan suporter PSMS soal spanduk kritik karhutla di Stadion Utama Sumatera Utara viral.