Advertisement
Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Permasalahkan Status Ma'ruf Amin, Begini Penjelasan KPU
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menjawab pertanyaan pers di Jakarta, Selasa (13/11/2018). -Bisnis.com - Samdysara Saragih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui tim kuasa hukumnya memperbaiki gugatan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempermasalahkan calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin yang masih menjadi ketua dewan pengawas syariah pada dua bank milik pemerintah, yakni PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri.
Mereka berpedoman pada pasal 227 hurup p UU No.7/2017 yang isinya peserta pemilihan presiden harus menyerahkan pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Miliik Daerah (BUMD).
Advertisement
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mempertanyakan kembali posisi Ma’ruf yang menjabat di dua posisi tersebut.
“Apakah BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah itu BUMN atau bukan? Apakah kedudukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) itu masuk kategori pejabat/pegawai BUMN atau tidak?” katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Selasa (11/6/2019).
BACA JUGA
Berdasarkan literasi dan informasi yang dia dapat, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah adalah anak usaha BUMN.
“Anak perusahaan itu berbeda dengan BUMN karena status badan hukum dan kedudukan keuangannya anak perusahaan BUMN terpisah dari keuangan BUMN,” jelasnya.
Kasus serupa pernah dialami KPU saat mencoret salah satu caleg Gerindra, Mirah Sumirat karena merupakan karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta yang merupakan anak usaha BUMN. Saat itu KPU menilai anak usaha masuk pada pasal 227.
Akan tetapi saat mediasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mirah dimasukkan sebagai caleg karena anak usaha berbeda dengan BUMN.
“Posisi Kiai Ma'ruf Amin sama dengan caleg DPR RI Gerindra atas nama Mirah Sumirat yang jadi pegawai anak perusahaan BUMN, yaitu sama-sama memenuhi syarat karena bukan pejabat atau pegawai BUMN,” jelas Hasyim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Rangkuman Bencana Nasional: Banjir, Angin Kencang, Longsor
Hingga Kini Banjir Jakut Belum Surut, BPBD: 12 Ruas Jalan Tergenang
Proses Pencarian Pesawat ATR 42-500 Capai Titik Baru, Ini Kata Menhub
Evakuasi Korban Pesawat ATR 42-500 di Bulusaraung Pakai Rappelling
Advertisement
Brimob Evakuasi Warga Terdampak Banjir di Cikarang dan Cakung
Identifikasi Korban IAT, DVI Jabar Kumpulkan DNA Keluarga
KAI Pastikan Banjir Pekalongan Tak Ganggu Logistik
Hujan Sehari, 16 Kecamatan di Bekasi Terendam Banjir
Pentagon Siagakan 1.500 Pasukan untuk Antisipasi Kerusuhan
Advertisement
Banjir Pekalongan Lumpuhkan Jalur Rel, KAI Batalkan 82 Kereta
Helikopter Black Hawk Israel Jatuh Saat Proses Evakuasi di Betlehem
Tim SAR Temukan Satu Korban Pesawat IAT di Gunung Bulusaraung
Banjir Lumpuhkan Kelapa Gading, 3 Kelurahan Terendam
Banjir Rendam Puluhan RT dan Jalan di Jakarta, BPBD Imbau Warga Waspad
Advertisement
SAR Fokus Cari Korban Pesawat ATR 42-500 di Bukit Bulusaraung
Berita Pilihan
Advertisement
Wisatawan Asal Pekalongan Terseret Ombak di Pantai Siung Gunungkidul
Advertisement
Museum Iptek Hainan Dibuka, Tawarkan Wisata Sains Imersif
Advertisement
Berita Populer
- Arus Keluar Jakarta Dominasi Ruas MBZ pada Libur Isra Mikraj
- BNPB Respons Normalisasi Sungai Juwana di Jawa Tengah, Lakukan TMC
- Madrid Menang 2-0, Arbeloa Pecah Telur di Santiago Bernabeu
- Partai Gema Bangsa Deklarasi Dukung Prabowo Dua Periode
- Wali Kota Makassar Turunkan Tim Bantu Pencarian Pesawat ATR 42-500
- KKP Benarkan Tiga Pegawai Jadi Penumpang Pesawat ATR PK-THT
- Tragedi Cape Flats: 8 Orang Tewas dalam Penembakan
Advertisement
Advertisement
