Advertisement
Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Permasalahkan Status Ma'ruf Amin, Begini Penjelasan KPU
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menjawab pertanyaan pers di Jakarta, Selasa (13/11/2018). -Bisnis.com - Samdysara Saragih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui tim kuasa hukumnya memperbaiki gugatan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempermasalahkan calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin yang masih menjadi ketua dewan pengawas syariah pada dua bank milik pemerintah, yakni PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri.
Mereka berpedoman pada pasal 227 hurup p UU No.7/2017 yang isinya peserta pemilihan presiden harus menyerahkan pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Miliik Daerah (BUMD).
Advertisement
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mempertanyakan kembali posisi Ma’ruf yang menjabat di dua posisi tersebut.
“Apakah BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah itu BUMN atau bukan? Apakah kedudukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) itu masuk kategori pejabat/pegawai BUMN atau tidak?” katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Selasa (11/6/2019).
Berdasarkan literasi dan informasi yang dia dapat, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah adalah anak usaha BUMN.
“Anak perusahaan itu berbeda dengan BUMN karena status badan hukum dan kedudukan keuangannya anak perusahaan BUMN terpisah dari keuangan BUMN,” jelasnya.
Kasus serupa pernah dialami KPU saat mencoret salah satu caleg Gerindra, Mirah Sumirat karena merupakan karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta yang merupakan anak usaha BUMN. Saat itu KPU menilai anak usaha masuk pada pasal 227.
Akan tetapi saat mediasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mirah dimasukkan sebagai caleg karena anak usaha berbeda dengan BUMN.
“Posisi Kiai Ma'ruf Amin sama dengan caleg DPR RI Gerindra atas nama Mirah Sumirat yang jadi pegawai anak perusahaan BUMN, yaitu sama-sama memenuhi syarat karena bukan pejabat atau pegawai BUMN,” jelas Hasyim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
Kemantren Pakualaman Berhasil Turunkan Volume Sampah Berkat Mas Jos
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
Advertisement
Advertisement
