Advertisement
Libatkan RT dan RW, Pemprov DKI Tetap Akan Mendata Pendatang Baru
Penumpang kereta api tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (9/6/2019). - Suara.com/Arief Hermawan P
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Usai musim arus balik Lebaran 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menggelar Operasi Yustisi Kependudukan, namun akan tetap melakukan pendataan kepada pendatang baru di ibu kota.
"[Pendataan mulai] tanggal 14 sampai 25 Juni. Datang semua baru kita data," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Dhany Sukma, di Jakarta, Senin (10/6/2019).
Advertisement
Ia mengatakan tahap awal yang dilakukan adalah pendataan dengan melibatkan seluruh RT dan RW di Jakarta. Hasil pendataan itu akan digunakan untuk mengidentifikasi titik atau wilayah yang banyak dihuni pendatang baru.
"Dari sana tanggal 26 Juni-3 Juli insyaallah kita akan lakukan layanan bina kependudukan," tuturnya.
Dhany menjelaskan penduduk terbagi dalam dua kategori yakni permanen dan ada yang non-permanen.
"Kalau tidak ada niatan untuk menetap dia non-permanen. Kalau dia menetap kita pindah kependudukan. kalau non-permanen kan tidak menetap, dia miliki identitas daerah, misalnya ada surat tugas, atau pengantar RT/RW, baru kita keluarkan identitas untuk penduduk non permanen," katanya.
Surat untuk penduduk non-permanen berlaku selama setahun dan setelah habis masa berlakuknya akan dilakukan pendataan ulang.
Salah satu tujuan layanan bina kependudukan ini adalah memenuhi hak identitas warga, oleh karena itu layanan ini melayani penduduk permanen dan non-permanen.
"Misalnya kalau tidak punya akta kelahiran, kita penuhi kebutuhannya dengan dokumen yang sifatnya kependudukan," ujarnya.
Dengan pendataan ini, Dhany berharap semua pendatang baru di DKI Jakarta bisa terdata yang nantinya bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan intervensi kebijakan perangkat daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemensos Coret 1,9 Juta Penerima Bansos
Marak Keracunan Menu MBG, Istana Bakal Beri Sanksi SPPG
Prabowo Pertimbangkan Mahfud MD Masuk Tim Komite Reformasi Polri
Jaga Aksi Demo Warga Pati, Polresta Amankan Tiga Titik Strategis
Advertisement
Perpres 79/2025 Tak Hanya Mengatur Soal Kenaikan Gaji ASN
Warga Pati Kembali Demo Hari Ini, Tuntut Bupati Sudewo Mundur
Resmi, Mulai 2028 IKN Jadi Ibu Kota Politik RI
Krisis Air Akibat Perubahan Iklim Global Semakin Parah
Advertisement
Presiden Prabowo Targetkan Kemiskinan Ekstrem Tuntas Tahun Ini
Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
Transjakarta Tabrak Kendaraan dan Ruko, 6 Orang Luka-luka
Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
Advertisement
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Berita Pilihan
- Marak Keracunan Menu MBG, Istana Bakal Beri Sanksi SPPG
- Perpres 79/2025 Tak Hanya Mengatur Soal Kenaikan Gaji ASN
- Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
- Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
Advertisement
Pemkab Siapkan Bonus Rp2,2 Miliar untuk Atlet Berprestasi di Gunungkidul
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
- Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
Advertisement
