Advertisement
Yusril Sebut Link Berita Tak Bisa Jadi Bukti di Persidangan
Yusril Ihza Mahendra. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan link pemberitaan media dalam jaringan tidak cukup kuat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, karena harus diperkuat dengan bukti lain.
"Kalau link berita bisa saja dijadikan bukti tetapi harus dikuatkan dengan bukti yang lain, seperti keterangan saksi. Karena kalau hanya link berita saja tidak bisa dijadikan bukti," ujar Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (27/5/2019).
Advertisement
Yusril menjelaskan bahwa beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam sidang sengketa pemilu adalah keterangan saksi, keterangan pemohon, keterangan ahli, serta bukti berupa surat-surat.
"Jadi kalau surat itu sudah ada definisinya, misalnya dokumen C1, atau apapun yang termasuk sebagai kategori surat," jelas Yusril.
BACA JUGA
Bukti berupa surat dijelaskan Yusril juga harus otentik atau asli, sehingga bukan hasil rekaman atau hasil duplikasi (copy). Yusril kemudian mencontohkan dalam perkara sengketa hasil pilkada, tersiar berita bahwa pihak petahana telah melakukan mutasi terhadap pejabat di daerah. Berita yang menyiarkan hal tersebut dikatakan Yusril dapat dijadikan oleh pemohon perkara sebagai barang bukti namun harus diperkuat dengan alat bukti lainnya.
"Link berita tentang itu bisa dijadikan bukti, namun harus diperkuat dengan bukti lain, kalau hanya sebatas link berita saja tidak bisa dijadikan bukti," jelas Yusril.
Sebelumnya pada Jumat (24/5/2019) tim kuasa hukum Prabowo-Sandi yang diketuai Bambang Widjojanto, mendaftarkan permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi dengan membawa 51 alat bukti yang diantaranya adalah link berita media dalam jaringan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
Dari Jogja, Hanbok Batik Djadi Batik Tembus Pasar Global
Ini Daftar Sektor yang Tetap WFO Saat WFA Lebaran 2026
Drone Jatuh di Kaesong, Korea Selatan Gerebek 18 Lokasi
Advertisement
Kasus Penganiayaan Ojol di Jakbar Berakhir Damai Lewat Mediasi
KPK Sita Uang 50.000 Dolar AS dari Penggeledahan Ketua PN Depok
Tewas di Sumur Tua, Polisi Dalami Aktivitas Terakhir Remaja Ponorogo
Tradisi Bukber Masih Menguat di Tengah Gaya Hidup Modern
Mudik Lebaran 2026, Kemenhub Siapkan 50 Ribu Tiket Gratis
Advertisement
PPATK Telusuri Aliran Dana Jaringan Etomidate di Tanjung Priok
Viral Dugaan Kebocoran Data 58 Juta Siswa, Ini Kata Menko PMK
Diskon Transportasi Mudik Lebaran 2026 Capai Rp911 Miliar
Dakwaan Jaksa: Polisi Wanita Aniaya Suami hingga Tewas
Warga Diimbau Jauhi Air Cisadane Seusai Kebakaran Gudang Kimia
Advertisement
Pemerintah Siapkan Skema APBN untuk Bayar Utang KCJB Rp1,2 T per Tahun
Berita Pilihan
- DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
Advertisement
UGM Jelaskan Tanah Bergerak di Tegal Bertipe Rayapan, Berbahaya
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- MA Tolak Kasasi Jaksa, Windu Aji Bebas dari TPPU Nikel Antam
- Dishub Jogja Butuh Mobil Derek Tertibkan Parkir Liar
- Lebaran 2026, 82.295 Tiket KA dari Jogja Sudah Terjual
- Tjokro Style Yogyakarta Hadirkan Nusarasa di Ramadhan 2026
- Gempa Pacitan dan Bantul, BMKG Minta Publik Tak Berspekulasi
- Simak Tips Berburu Tiket Kereta Api Lebaran 2026
Advertisement
Advertisement
