Prabowo Berhentikan Listyo Sigit, Ariyo Windutomo Jadi Plt KSP
Prabowo memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan KSP dan menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Plt Kepala Staf Kepresidenan.
Ilustrasi personel polisi/ANTARA FOTO-Nova Wahyudi
Harianjogja.com, JAKARTA--Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan saat ini lokasi di sekitar Mahkamah Konstitusi, Jakarta menjadi salah satu prioritas utama pengamanan aparat.
"Penebalan iya. Sekarang [pengamanan MK] masuk prioritas utama," kata Brigjen Dedi di Jakarta, Senin (27/5/2019).
Selain di MK, pengamanan juga diketatkan di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Istana dan Gedung MPR/DPR. "Lima titik itu jadi fokus pengamanan saat ini sampai dengan sidang di MK," katanya.
Sementara sebanyak 58.000 personel gabungan TNI-Polri masih bersiaga menjaga keamanan di seluruh DKI Jakarta. Mantan Wakapolda Kalteng itu menambahkan pelaksanaan Siaga 1 secara nasional telah dicabut pada 25 Mei lalu. Sementara untuk saat ini, kebijakan mengenai situasi keamanan di wilayah DKI Jakarta diserahkan kepada Kapolda Metro Jaya.
"Siaga 1 secara nasional sampai tanggal 25 Mei. Untuk tingkat Polda Metro diserahkan analisanya ke kapolda. Ia akan bekerja sama dengan pangdam mengevaluasi situasi keamanan wilayah Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Prabowo memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan KSP dan menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Plt Kepala Staf Kepresidenan.
Sebanyak 11.129 peserta BPJS PBI Kulonprogo dinonaktifkan pada November 2026. Pemkab menyiapkan anggaran Rp19,8 miliar untuk jaminan kesehatan warga miskin.
Peserta KB aktif di Kota Jogja naik 9,54% hingga September 2026. Penggunaan MAL tumbuh 80,95% dibandingkan Desember 2025.
Puskesmas Girimulyo II Kulonprogo melayani hingga 150 pasien per hari saat imunisasi, tetapi masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan.
Donald Trump mengancam memveto inisiatif undang-undang Demokrat jika partai oposisi menguasai mayoritas Kongres AS.
Pemkab Kulonprogo menargetkan 1.554 kasus pertanahan tuntas pada 2029 demi kepastian hukum warga dan mendorong investasi.