KPK Periksa Dua Pejabat Kemenhub di Kasus Suap Jalur KA
KPK memeriksa dua pejabat Kemenhub terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Ilustrasi personel polisi/ANTARA FOTO-Nova Wahyudi
Harianjogja.com, JAKARTA--Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan saat ini lokasi di sekitar Mahkamah Konstitusi, Jakarta menjadi salah satu prioritas utama pengamanan aparat.
"Penebalan iya. Sekarang [pengamanan MK] masuk prioritas utama," kata Brigjen Dedi di Jakarta, Senin (27/5/2019).
Selain di MK, pengamanan juga diketatkan di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Istana dan Gedung MPR/DPR. "Lima titik itu jadi fokus pengamanan saat ini sampai dengan sidang di MK," katanya.
Sementara sebanyak 58.000 personel gabungan TNI-Polri masih bersiaga menjaga keamanan di seluruh DKI Jakarta. Mantan Wakapolda Kalteng itu menambahkan pelaksanaan Siaga 1 secara nasional telah dicabut pada 25 Mei lalu. Sementara untuk saat ini, kebijakan mengenai situasi keamanan di wilayah DKI Jakarta diserahkan kepada Kapolda Metro Jaya.
"Siaga 1 secara nasional sampai tanggal 25 Mei. Untuk tingkat Polda Metro diserahkan analisanya ke kapolda. Ia akan bekerja sama dengan pangdam mengevaluasi situasi keamanan wilayah Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK memeriksa dua pejabat Kemenhub terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Sapi kurban Presiden Prabowo dikirim ke Pulau Laut Natuna lewat perjalanan laut penuh tantangan demi warga perbatasan Indonesia.
Kasus Little Aresha memasuki babak baru setelah Polresta Jogja menambah pasal UU Sisdiknas dan memeriksa 152 saksi.
Sekolah Rakyat Prabowo resmi beroperasi di 166 lokasi. Sebanyak 15.945 siswa menikmati pendidikan gratis berbasis asrama.
Program MBG menyerap 1,28 juta pekerja dan melibatkan ribuan UMKM serta koperasi dalam rantai pasok pangan nasional.
Pemerintah menambah kuota Magang Nasional 2026 menjadi 150 ribu peserta. Batch I ditargetkan mulai berjalan Juli 2026.