Advertisement
Ini Alasan Bawaslu Tolak Laporan Situng KPU yang Diajukan BPN Prabowo…

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menolak laporan dugaan pelanggaran adminitrasi pemilu terkait dengan kesalahan input data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU RI yang diajukan oleh Tim Relawan IT BPN Dian Islamiati Fatwa.
"Menyatakan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tidak dapat diterima," demikian putusan Bawaslu RI yang disampaikan Ketua Bawaslu Abhan di Jakarta, Senin (27/5/2019), dalam sidang pendahuluan.
Advertisement
Menurut Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, dalam sidang tersebut, disampaikan laporan kepada Bawaslu bernomor registrasi 009/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan terlapor KPU RI itu memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materiil.
Ratna mengatakan, dalam laporan tersebut pelapor tidak menyertakan saksi dalam gugatannya. Laporan tersebut dinilai telah melewati tenggat batas sesuai Perbawaslu no 8/2018 yaitu 7 hari. Pelaporan disampaikan sembilan hari setelah temuan.
Selain itu, objek laporan tersebut sama dengan laporan sebelumnya yang diajukan Sufmi Dasco Ahmad melalui kuasa hukum Direktorat Advokasi dan Hukum BPN bernomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.
Dalam amar putusan laporan pada 14 Mei 2019 lalu tersebut, Bawaslu telah menyatakan KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Situng dan memerintahkan KPU untuk memperbaikinya.
Dian Islamiyati menyampaikan dirinya keberatan bila laporannya dinilai terlambat. Menurut dia, pihaknya telah berkomunikasi sebelumnya apakah laporannya dapat diterima atau tidak oleh staf KPU.
"Kami sudah melakukan pengecekan ketika melaporkan apakah laporan kami bisa diterima dan bahkan staf di sini sempat masuk, untuk mengecek apakah laporan kami diterima dan ternyata masih bisa diterima," katanya.
Sementara itu, Bawaslu dalam sidang pendahuluan Senin tersebut, menyidangkan delapan laporan untuk diputuskan keberlanjutannya. Dari delapan laporan, empat diantaranya diantaranya dinyatakan diterima dan dilanjutkan untuk sidang pemeriksaan sementara empat lainnya ditolak.
Keempat laporan yang diterima tersebut adalah laporan no 12/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 atas nama Zalfi Alsidi yang melaporkan PPK Kecamatan Bumiayu dan PPK Kecamatan Tonjong, Brebes.
Kedua laporan 13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 atas nama Harli, Ketiga laporan 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 atas nama Wisnu Ardianto, dengan terlapor KPU sumsel dan KPU Kab Empat Lawang. Terakhir laporan nomor 24/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 atas nama Jarse Roba terlapor KPU Maluku Utara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Walkot Semarang Mbak Ita Bikin Lomba Masak Nasi Goreng, Hadiahnya dari Iuran PNS Bapenda
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Advertisement