Advertisement
Dikecam Dunia karena Kebijakan hukuman Mati bagi LGBT, Sultan Brunei Kembalikan Gelar Kehormatan dari Oxford
Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah mengikuti pertemuan ASEAN Leaders Gathering di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018). - ANTARA/Afriadi Hikmal
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Buntut rencana penerapan hukuman mati bagi kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) yang diprotes banyak warga dunia, Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam mengembalikan gelar kehormatan yang diterimanya dari Universitas Oxford, Inggris.
Dilansir dari Reuters, Jumat (24/5/2019), pengembalian gelar dilakukan setelah pihak Oxford menyurati Sultan Hassanal Bolkiah pada 26 April. Oxford memutuskan untuk menyurati sang sultan setelah ada petisi, yang ditandatangani oleh hampir 120.000 orang, yang meminta universitas tersebut untuk menarik gelar kehormatan di bidang hukum yang diberikan kepada Sultan Hassanal pada 1993.
Advertisement
"Sebagai bagian dari proses pertimbangan, pihak universitas menyurati Sultan Hassanal untuk pada 26 April, meminta pandangannya selambat-lambatnya pada 7 Juni," terang Universitas Oxford melalui surel kepada Thomson Reuters Foundation.
Sultan Hassanal membalas surat itu pada 6 Mei dan menyatakan keputusannya untuk mengembalikan gelar tersebut.
BACA JUGA
Kebijakan Brunei untuk menetapkan hukuman mati ini menuai reaksi dari dunia internasional. Hukuman mati bagi pelaku seks sesama jenis, zina, dan pemerkosaan awalnya diberlakukan sebagai bagian dari penerapan syariat Islam.
Para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran akan menerima hukum rajam atau dilempari batu sampai kehilangan nyawa.
Meski mendapat kritik, Brunei sebenarnya beberapa kali telah membela pemberlakuan kebijakan ini. Sistem hukum yang diadopsi secara bertahap sejak 2014 itu juga mengatur hukuman mati bagi pengedar narkoba dan pelaku pembunuhan.
Namun, negara Asia Tenggara itu tercatat belum pernah mengimplementasikan eksekusi mati sejak 1957.
Tetapi, pada awal Mei 2019, akhirnya Sultan Hassanal memutuskan untuk menunda penerapan kebijakan tersebut.
"Saya menyadari banyak sekali pertanyaan dan kekeliruan yang timbul akibat implementasi SPCO [Undang-Undang Hukum Pidana Syariah]. Kendati demikian, kami meyakini ketika hal ini jelas, kebaikan hukum tersebut akan terlihat," paparnya, ketika itu.
Protes terhadap kebijakan ini tak hanya berbentuk petisi, tapi juga dorongan untuk memboikot hotel-hotel yang berafiliasi dengan Sultan Hassanal, termasuk Hotel Dorchester di London dan Beverley Hills Hotel di Los Angeles. Sejumlah selebritas juga ikut memprotes kebijakan tersebut, di antaranya George Clooney dan Elton John.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Reuters
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tanpa Kembang Api, Prabowo Rayakan Tahun Baru Bersama Pengungsi
- Trump Pertimbangkan Jual Jet Tempur F-35 ke Turki, Israel Waspada
- Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
- 46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
- Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
Advertisement
Advertisement
Musim Liburan, Wisata Jip Merapi Diserbu hingga 20 Ribu Orang
Advertisement
Berita Populer
- Cara Memaksimalkan Hero Burst di Mobile Legends agar Tak Mudah Tumbang
- Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp65.300 per Kg, Telur Ayam Rp32.950
- Duh, 112 Anak di 26 Provinsi Terpapar Radikalisme Lewat Gim dan Medsos
- UGM Rancang Huntara Rumah Geunira dari Kayu Hanyutan Bencana Sumatera
- Atalia Praratya Hadiri Sidang Cerai Ridwan Kamil di Bandung
- Jepang Kembangkan AI untuk Sketsa Wajah Pelaku Kejahatan
- Tiba di Silangit, Prabowo Lanjutkan Kunjungan ke Tapsel Sumut
Advertisement
Advertisement




