Advertisement
RUSUH JAKARTA : Demonstran Tewas, Ormas Pendukung Prabowo Desak Pemerintah Bentuk Tim Pencari Fakta

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Rusuh di Jakarta dikabarkan menewaskan sejumlah korban jiwa.
Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) mendesak agar pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta menyusul adanya demonstran yang tewas diduga tertembak saat bentrok dengan polisi di sejumlah titik di Jakarta.
Advertisement
Bentrokan di beberapa lokasi itu buntut dari aksi unjuk rasa di kantor Bawaslu RI pada Selasa (21/5/2019) malam.
"Pertama, kami minta pemerintah usut buat tim pencari fakta adanya yang massa aksi yang meninggal dunia," kata Jumhur di Rumah Perjuangan Prabowo-Sandiaga, di Menteng, nomor 36, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).
Dia mengklaim, para pendemo yang menggelar unjuk rasa di Bawaslu dengan tuntutan adanya kecurangan Pemilu 2019 itu berlangsung super damai.
"Kami akan tetap melakukan aksi yang damai bahkan super damai. Dan tanpa kekerasan bersama rakyat di seluruh indonsesia khusunya di Jakarta sebagai bentuk perjuangan penegakan keadilan san menolak pemilu curang ter struktur, sistematis, masif dan brutal," ujar Jumhur.
Jumhur mendesak agar aparat menghentikan sikap represif terhadap masa aksi yang melakukan hak sebagai warga Indonesia dalam menyampaikan pendapat.
"Meminta kepada aparat tidak berlaku represif kepada rakyat yang akan memperjuangkan hak konstitusionalnya. Serta tidak menghalang- halangi masyarakat datang dari luar kota untuk menyampaikan aspirasinya," tegas Jumhur.
Terakhir, Jumhur meminta pula pemerintah untuk turut mengusut dengan membentuk tim pencari fakta dalam kasus meninggal masal ratusan petugas KPPS dalam pemilu serentak 2019.
Dalam konferensi pers tersebut, turut dihadiri oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli dan petinggi ormas Pembina Front Pembela Islam (FPI).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement