OPINI: Bayi yang Tidak Diinginkan: Ujian Etika dan Kemanusiaan Kita
Seorang bayi tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Ia tidak bersalah atas kondisi yang melatarbelakangi kehamilan.
Petugas kepolisian menembakan gas air mata ke arah massa aksi saat terjadi bentrokan di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/5/2019). /ANTARA FOTO-Muhammad Adimaja
Harianjogja.com, JAKARTA- Kubu capres Prabowo Subianto menolak bertanggung jawab atas rusuh demo memprotes hasil pemilu yang berujung korban jiwa.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto -Sandiaga Uno mengimbau semua pihak baik yang terlibat dalam aksi protes damai menolak hasil Pemilu, untuk menahan diri dan tidak melakukan kekerasan dan provokasi.
"Kepolisian juga kami imbau untuk menahan diri, tidak secara demonstratif menggunakan persenjataan dan lainnya dalam penanganan massa," kata Koordinator Jubir BPN Dahnil Anzar di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019).
Selain massa aksi, BPN juga mengimbau warganet untuk tidak melakukan kekerasan-kekerasan verbal yang sekarang sudah berkembang.
Aksi protes damai yang dilakukan Selasa (21/5/2019) dan berujung ricuh, menurutnya merupakan tanggung jawab para provokator yang melakukan kekerasan, bukan BPN.
"Karena sejak awal, Pak Prabowo memutuskan jalur konstitusional, yang menempuh segala upaya konstitusional dan mendorong gerakan-gerakan yang damai, menggunakan hak-hak demokrasi, " ucapnya.
Sebelumnya, Prabowo bersama tim BPN lainnya seperti mantan ketua KPK Bambang Widjojanto, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Imam Sufaat, dan Sandiaga Uno telah hadir di Kertanegara IV untuk melakukan pertemuan terkait persiapan gugatan ke Mahkamah Konstitusional (MK). Namun mereka enggan memberikan komentarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Seorang bayi tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Ia tidak bersalah atas kondisi yang melatarbelakangi kehamilan.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.