Kaltim Paling Siap Jadi Ibu Kota Baru, Ini Poin Keunggulannya

Presiden Jokowi (kedua kiri), didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan), dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (ketiga kanan), mendengarkan penjelasan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kedua kanan) saat mengunjungi Bukit Soeharto, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019). - Setkab/Anggun
17 Mei 2019 21:22 WIB Gloria Fransisca Katharina Lawi News Share :

Harianjogja.com, SAMARINDA -- Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dinilai paling siap menjadi lokasi Ibu Kota Indonesia pengganti Jakarta.

Hasil peninjauan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang dilansir dari data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menempatkan Kalimantan Timur  (Kaltim) dengan poin keunggulan lebih banyak ketimbang Kalimantan Tengah (Kalteng). 

Bappenas mencatat ada sembilan keunggulan di Kaltim sementara di Kalteng hanya lima keunggulan. Kaltim juga hanya memiliki dua kelemahan ketimbang Kalteng sebanyak empat kelemahan.

Kelemahan di Tahura Bukit Soeharto sebagai ibu kota adalah rawan banjir dan pada wilayah yang dekat dengan hulu daerah aliran sungai (DAS). Selain itu ketersediaan sumber saya air tanah masih rendah.

Beberapa keunggulan Tahura Bukit Soeharto antara lain; dekat dengan bandara di Balikpapan dan Samarinda, dekat dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda, dekat dengan Pelabuhan Semayang di Balikpapan, ada ketersediaan infrastruktur jaringan energi dan air bersih.

Selain itu Tahura Bukit Soeharto juga tidak berbatasan langsung dengan negara tetangga dan bebas bencana gempa bumi atau kebakaran hutan. 

Keunggulan ini bertolak belakang dengan lokasi bakal ibu kota di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang jauh dari pelabuhan laut.

Selain itu sebagian besar wilayah deliniasi memiliki lapisan gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Bappenas sudah mencanangkan pembangunan ibu kota baru akan berbasis eco city atau kota ramah lingkungan.

Menanggapi rencana eco city tersebut menurut ahli arsitektur dan perkotaan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Johan Silas luasan sekitar 61.000 hektare dan kontur tanah yang tinggi maupun rendah tidak sulit membangun ibu kota di Tahura Bukit Soeharto.

Dia juga menilai alih fungsi lahan dari Tahura Bukit Soeharto menjadi ibu kota tidak akan menyebabkan deforestasi. Apalagi rata-rata pohon bisa tumbuh dalam kurun waktu 3 tahun.

"Artinya tanahnya subur. Jadi eco city tidak sulit. Itu jauh lebih sulit bangun baru," kata Johan kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Jumat (17/5/2019).

Terkait kendala kurangnya air tanah Johan menilai kehadiran banyaknya air di sungai bisa diolah sebagai sumber air. Begitupula dengan 7 daerah aliran sungai (DAS) di Tahura Bukit Soeharto masih bisa diatasi.

Adapun pertimbangan penting pemindahan ibu kota adalah efisiensi biaya yang mana Kaltim jauh lebih efisien ketimbang Kalteng.

Sebagai hutan pendidikan dan konservasi, Tahura Bukit Soeharto dalam kondisi yang tidak sempurna. Tahura ini kerap menjadi sasaran penebangan liar dan juga arena pembukaan tambang ilegal.

Bagian dalam Tahura Bukit Soeharto banyak juga ditemukan lubang tambang yang belum direklamasi. 

Johan menilai kehadiran ibu kota di Kaltim tidak berarti akan semakin merusak lingkungan. Dia menyatakan kehadiran ibu kota bisa membuat Tahura Bukit Soeharto berbenah dengan melakukan reklamasi di lubang bekas tambang.

Beberapa opsi lain adalah mengubah lubang tambang menjadi kolam yang berpotensi sebagai kawasan wisata.

Beberapa keuntungan lain adalah terkait ketersediaan energi. Johan menyebut pemindahan ibu kota akan memberi imbas pada pertumbuhan ekonomo baru.

Kaltim yang selama ini menjadi salah satu pengekspor batu bara ke luar bisa lebih memanfaatkan produksi energinya untuk menjawab kebutuhan energi lokal.

"Andaikan daerah bisa menyediakan energinya sendiri dengan murah maka ekonominya akan menggeliat," papar Johan.

Selain itu juga Kaltim sedang gencar dengan ekspor sawit dan menggencarkan energi biodiesel. Hal ini menurut Johan menjadi keuntungan sehingga hasil energi biodiesel bisa dirasakan masyarakat Kaltim dan tidak melulu untuk ekspor.

Berbeda dari Johan, Pakar Arsitektur Perkotaan Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menyatakan pemindahan ibu kota tidak boleh mengambil lahan hutan lindung.

Sementara Taman Hutan Raya Bukit Soeharto adalah hutan pendidikan konservasi yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran juga mengenai ekosistem hutan lindung. Dia menilai kerusakan di Tahura Bukit Soeharto bukan justifikasi untuk alih fungsi sebagai ibu kota namun bisa direhabilitasi.

"Perlu dipertimbangkan juga Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Jangan sampai pemindahan ibu kota menuai kritik karena menambah masalah lingkungan," jelas Jehansyah.

Meski begitu dari banyak lokasi di Kalimantan, Jehansyah sepakat untuk memindahkan ibu kota ke Kaltim. Jehansyah mengatakan di Kalteng banyak lahan gambut yang membuat sulit membangun ibu kota. Kontur tanah lunak itu juga masih menyebar sampai di Kaltim bagian barat.

Sebaliknya Kaltim di bagian timur sampai dengan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, memiliki kontur tanah yang keras. Kondisi ini sangat potensial untuk membangun gedung lebih dari tiga lantai. 

"Jadi Samarinda, Tahura Bukit Soeharto, dan Balikpapan itu masuk sampai Banjarmasin tanah keras. Maka saya usulkan di Penajam Paser Utara," kata Jehansyah.

Dia juga menilai ketersediaan pelabuhan di kawasan ini sudah tersedia di Balikpapan maupun PPU. Jika PPU dipilih, maka Banjarmasin juga bisa lebih cepat berkembang sebagai pusat dagang dan bisnis di Kalimantan.

Beberapa keuntungan lain kata Jehansyah, pemindahan ibu kota ke Kaltim akan mendorong kedaulatan di tingkat lokal dalam mengawal masalah lingkungan dan eksplorasi energi. 

Salah satu usul Jehansyah adalah kehadiran kementerian teknis di lokasi ini misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Pemindahan ibu kota bisa menjawab kekhawatiran banyak pihak terjadinya ilegal logging dan kerusakan lingkungan di Kaltim. Caranya dengan memperketat konservasi dan memperketat izin HGU untuk perkebunan dan tambang," ujar Jehansyah.

Pemprov Menunggu

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyatakan masih menunggu hasil dan keputusan pemerintah pusat. Dia mengaku tidak mau berharap terlalu banyak penunjukkan ibu kota ke Bumi Etam.

Dia hanya menegaskan Tahura Bukit Soeharto bukan berstatus hutan lindung.

"Tahura itu hutan pendidikan, tak masalah," paparnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Donna Dayang Faroek menambahkan sangat berharap agar Kaltim bisa menjadi ibu kota baru.

Dia beralasan wacana ini telah membangkitkan gairah pelaku usaha di Kaltim dan di luar Kaltim untuk hijrah ke Bumi Etam. Wacana ini kata Donna juga menggeliatkan target pertumbuhan ekonomi 3,5% tahun ini.

"Ini akan menambah pertumbuhan ekonomi. Kami optimistis Kaltim siap infrastrukturnya tinggal prasarana air," jelas Donna.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia