Advertisement
Telisik Petugas KKPS Meninggal, Komnas HAM Sebar Tim di Berbagai Provinsi
Suasana duka di Rumah Lilik Suswanto yang berlokasi di Sagan CT 5, Sleman, Yogyakarta pada Selasa (23/4/2019)./ Harian Jogja - Kiki Luqmanul Haki
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melakukan penyelidikan terkait kematian ratusan petugas KPPS selama gelaran Pemilu 2019. Ada enam provinsi yang didatangi.
Enam provinsi itu adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Alasan pemilihan enam provinsi itu, salah satunya karena jumlah kematian terbanyak.
Advertisement
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, tim yang diturunkan untuk melakukan penyelidikan atas kematian petugas KPPS merupakan tim khusus. Mereka akan mencari data di lapangan secara lengkap. Data tersebut didapatkan dari berbagai sumber.
"Tim khusus ini sudah diterjunkan minggu ini. Mereka akan melakukan penggalian mengenai informasi penyebab kematian petugas pemilu," ujar Beka disela-sela menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Rumah Blogger Indonesia (RBI), Solo, Kamis (16/5/2019) malam.
Tidak hanya KPPS saja yang akan diselidiki penyebab kematiannya, namun juga petugas pemilu lain. Seperti pengawas TPS, maupun anggota polisi hingga petugas pengaman dari Linmas yang meninggal saat melaksanakan tugas pengamanan Pemilu 2019.
Informasi untuk penyelidikan ini juga didapatkan dari keterangan pihak keluarga, KPU, juga dari dinas kesehatan setempat. Beka berharap, hasil penyelidikan ini bisa selesai sebelum pengumuman hasil Pemilu 2019 tanggal 22 Mei nanti. Sehingga bisa disampaikan kepada publik.
Disinggung mengenai pemilihan lokasi, Beka mengatakan, salah satunya melihat jumlah petugas yang meninggal. Ia mencontohkan, seperti di wilayah Jateng. Di mana jumlah petugas yang meninggal cukup tinggi yakni terbanyak nomor dua setelah di Jabar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
