Kapolri Ungkap Peran Listyo Sigit dalam Kasus Penyadapan
Kapolri mengungkap dugaan peran empat jenderal Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo hingga mahasiswa.
Suasana duka di Rumah Lilik Suswanto yang berlokasi di Sagan CT 5, Sleman, Yogyakarta pada Selasa (23/4/2019)./ Harian Jogja/Kiki Luqmanul Haki
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melakukan penyelidikan terkait kematian ratusan petugas KPPS selama gelaran Pemilu 2019. Ada enam provinsi yang didatangi.
Enam provinsi itu adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Alasan pemilihan enam provinsi itu, salah satunya karena jumlah kematian terbanyak.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, tim yang diturunkan untuk melakukan penyelidikan atas kematian petugas KPPS merupakan tim khusus. Mereka akan mencari data di lapangan secara lengkap. Data tersebut didapatkan dari berbagai sumber.
"Tim khusus ini sudah diterjunkan minggu ini. Mereka akan melakukan penggalian mengenai informasi penyebab kematian petugas pemilu," ujar Beka disela-sela menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Rumah Blogger Indonesia (RBI), Solo, Kamis (16/5/2019) malam.
Tidak hanya KPPS saja yang akan diselidiki penyebab kematiannya, namun juga petugas pemilu lain. Seperti pengawas TPS, maupun anggota polisi hingga petugas pengaman dari Linmas yang meninggal saat melaksanakan tugas pengamanan Pemilu 2019.
Informasi untuk penyelidikan ini juga didapatkan dari keterangan pihak keluarga, KPU, juga dari dinas kesehatan setempat. Beka berharap, hasil penyelidikan ini bisa selesai sebelum pengumuman hasil Pemilu 2019 tanggal 22 Mei nanti. Sehingga bisa disampaikan kepada publik.
Disinggung mengenai pemilihan lokasi, Beka mengatakan, salah satunya melihat jumlah petugas yang meninggal. Ia mencontohkan, seperti di wilayah Jateng. Di mana jumlah petugas yang meninggal cukup tinggi yakni terbanyak nomor dua setelah di Jabar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Kapolri mengungkap dugaan peran empat jenderal Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo hingga mahasiswa.
RAPBD Kulonprogo 2027 ditargetkan disahkan 20 November. DPRD menyoroti infrastruktur, kesehatan, tenaga kerja hingga pariwisata.
DPRD DIY meminta subsidi Trans Jogja diperhatikan dalam APBD 2027 untuk menjaga layanan transportasi publik dan mengantisipasi PHK karyawan.
Prabowo menganugerahkan Bintang Jasa Pratama kepada 15 relawan dan petugas yang gugur saat menangani kebakaran hutan dan lahan.
Kemenkeu membuka peluang penyesuaian anggaran subsidi energi Rp500 triliun akibat kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah.
R menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.