Simpan Potensi Rp500 Triliun per Tahun, Laut Indonesia Bisa untuk Bayar Utang Negara

Harianjogja.com, JAKARTA - Laut Indonesia yang luas dinilai menyimpan potensi besar yang mampu menjadi solusi dalam membayar utang negara jika digarap dengan serius.

Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Muh Zulficar Mochtar menyebutkan potensi pendapatan dari laut Indonesia saja bisa mencapai Rp500 triliun per tahun.

"Pemerintah sedang mencari potensi dan menggali pendapatan negara, laut menjadi solusi melalui investasi pulau-pulau kecil, bisnis perikanan dan energi laut," katanya seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (16/5/2019).

Namun, katanya, potensi tersebut perlu diintervensi secara ekonomi dan bisnis dengan hitungan yang cermat. Untuk itu, formula baru pemanfatan laut, baik dari sektor perikanan maupun di luar perikanan, perlu segera dibuat dengan pendekatan bisnis sehingga menjadi pemasukan ril bagi pemerintah melalui pajak dan PNBP

Untuk diketahui, KKP memprediksi bahwa penerimaan negara bukan pajak dari seluruh sektor perikanan saja pada 2018 akan mencapai Rp645 miliar sementara penerimaan pajaknya baik daru perikanan, industri perikanan, dan perdagangan ikan bisa mencapai Rp1,082 triliun.

Adapun, Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah per Maret 2019 mencapai Rp4.567 triliun.

Zulficar menambahkan, hal yang bisa dilakukan untuk menggali potensi laut Indonesia baik dari segi perikanan maupun di luar perikanan adalah dengan merubah paradigma dan format pembangunan agar berorientasi  kelautan dan menjadi mainstream utama.

Selain itu, pemerintah juga perlu segera mengatasi segala bentuk ocean crime atau beragam tindak kriminal yang masih marak terjadi di Indonesia. Adapun wujud ocean crime yang kerap terjadi antara lain tindak ilegal, unrepirted, unregulated fishing, perdagangan ilegal dan penyelundupan.

"Pada sektor perikanan tangkap potensi loss akibat pelaporan yang belum tertib timbulkan kerugian sekitar Rp 30 triliun," tambahnya.

Adapun, salah satu kasus illegal trade yang ditemui, yakni perdagangan ilegal mutiara saja berpotensi menimbulkan kerugian hingga 18 juta ton/tahun.

Adapun, Dewan Pimpinan Wilayah Iskindo Kep Bangka Belitung yang baru saja dilantik Andriyadi mengatakan bahwa Bangka Belitung mesti menyiapkan skenario baru setelah berakhirnya kejayaan timah.

"Produktivitas timah sudah menurun, saatnya laut menjadi tumpuan pembangunan di Bangka Belitung" katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia