2021, Ground Breaking Ibu Kota Baru

Puput Ady Sukarno

Kamis, 16 Mei 2019 - 12:17 WIB

Sunartono

Presiden Jokowi (kedua kiri), didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan), dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (ketiga kanan), mendengarkan penjelasan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kedua kanan) saat mengunjungi Bukit Soeharto, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019). - Setkab/Anggun

Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan ground breaking pembangunan ibu kota baru akan dilakukan pada 2021 mendatang.

"2021 itu kita rencanakan untuk ground breaking," tutur Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, usai menggelar Rapat Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, di Gedung Bappenas, terkait Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Rabu (15/5/2019), malam.

Dia menambahkan, sebelum dilakukan ground breaking akan dilakukan penyiapan lapangannya terlebih dahulu mulai setahun hingga dua tahun ke depan. "Proses penyiapan di lapangan bisa dimulai satu sampai tahun ke depan," tuturnya.

Pihaknya menegaskan bahwa tahun ini pemerintah menargetkan akan mulai mengumumkan nama calon ibu kota baru yang bakal dipakai sebagai lokasi pembangunan tersebut. "Tahun ini akan diputuskan kota dan lokasinya," ujarnya.

BACA JUGA

Menurutnya, pascapengumuman pemilihan lokasi pada tahun ini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka disusul perencanaan, baik masterplan kota maupun perencanaan kawasannya oleh Kementerian PUPR.

Selain itu, lanjut Bambang, Kementerian PUPR baru akan mulai menyiapkan infrastruktur dasarnya di lokasi yang bakal dijadikan ibu kota baru tersebut. Adapun pada 2024, ditargetkan sudah dapat digunakan secara fungsional.

"Setelah diumumkan tahun ini kemudian masuk ke perencanaannya, baik masterplan kota dan perencanaan kawasannya. Rencananya untuk yang pemerintahan itu sekitar 2.000 hektare, dan keseluruhan kotanya 40.000 hektare," ujarnya.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menambahkan bahwa rencana ground breaking pada 2021 tersebut masih harus diusulkan dan mendapatkan persetujuan Presiden Jokowi.

"Rencana ground breaking itu nanti diusulkan dulu kepada Presiden," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com