Advertisement
FPI Kerahkan 1.500 Advokat, Sebut Jokowi Kriminalisasi Lawan Politik
Ketua Umum (Ketum) FPI, KH Ahmad Sobri Lubis - JIBI/Bisnis Indonesia/Sholahuddin Al Ayyubi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Front Pembela Islam (FPI) akan mengerahkan 1.500 advokat untuk memberikan bantuan hukum terhadap aktivis dan ulama yang terjerat perspalan hukum.
Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis, menuding aparat penegak hukum semakin sewenang-wenang. Alasannya, mereka menganggap paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin melakukan kecurangan saat perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Advertisement
Sobri menuding Jokowi-Maruf Amin tengah memaksakan kemenangannya. Karena itu, tudingnya, seluruh tokoh yang mengetahui kecurangan itu langsung dikriminalisasi dan ditetapkan sebagai tersangka.
"Sebenarnya mereka [Jokowi-Maruf Amin] sudah kalah, akhirnya berbuat curang untuk menang dan memaksakan kehendak dengan cara kriminalisasi lawan-lawan politiknya. Intinya ini bakal diktator," tuturnya, Senin (13/5/2019).
Sobri mengklaim 1.500 advokat itu akan bahu-membahu membantu aktivis dan ulama yang menghadapi kasus hukum. Dia meyakini bahwa semua kasus yang dijeratkan kepada orang-orang tersebut terkesan dipaksakan dan ditangani secara terburu-buru.
"Coba kita lihat saja contoh kasus Ustaz Bachtiar Nasir yang dituduh money laundering. Kasusnya itu sudah selesai. Sudah tidak bisa masuk ke pidana. Boro-boro dia ngambil uang, yang ada dia sudah keluarkan uang untuk 212," katanya.
Beberapa orang yang dia maksud di antaranya Eggi Sudjana, Permadi, Maaher At-Thuwailibi alias Soni Eranata, Ahmad Haikal Hasan, Kivlan Zen, dan Lieus Sungkharisma alias Li Xue Xiung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kisah Inspiratif: Penjual Es Kelapa Daftarkan 24 Keluarga untuk Haji
Skandal Upeti Polisi Malaysia, Terima Suap Lindungi Bisnis Ilegal
KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Kuota Haji ke Pengurus PBNU
Suap Pajak Rp4 Miliar, KPK Sisir Kantor Pusat Ditjen Pajak
Advertisement
Eks Pengawal Maduro Diangkat Jadi Menteri di Venezuela
Kim Jong Un Rombak Pengawal, Khawatir Skenario Ukraina
BPBD Bantul Pastikan Tak Ada Pengungsi Dampak Cuaca Ekstrem
KPK Periksa Aizzudin PBNU dalam Kasus Kuota Haji Yaqut
KPK Geledah Kantor DJP Kemenkeu Terkait Kasus Suap Pajak
Advertisement
Kemenhut Siapkan Rehabilitasi Hutan Pascabencana di Sumatera
Puan Tegaskan KUHP dan KUHAP 2026 Jadi Tonggak Demokratisasi Hukum
Kongres AS Usulkan Aneksasi Greenland Jadi Negara Bagian
BMKG Deteksi Tekanan Rendah, Cuaca Ekstrem Mengintai NTB
Zulhas Apresiasi Terobosan Mentan Turunkan Harga Pupuk
Advertisement
Megawati Tegaskan PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD
Berita Pilihan
- Kisah Inspiratif: Penjual Es Kelapa Daftarkan 24 Keluarga untuk Haji
- BPBD Bantul Pastikan Tak Ada Pengungsi Dampak Cuaca Ekstrem
- Cucu Soeharto, Darma Mangkuluhur Resmi Menikah
- DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
- Trump Pertimbangkan Serangan ke Iran di Tengah Aksi Protes
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Proyek Prioritas Nasional di DIY Terus Dikebut Pemda
- KDMP Tamanmartani Raih Pinjaman LPDB Rp750 Juta
- Daniel Stern Home Alone Terseret Kasus Prostitusi di California
- Integrasi Pustu ke KDMP Sleman Terganjal Regulasi Aset
- Pencari Rumput di Kalibawang Tewas, Diduga Tersambar Petir
- Cuaca DIY Selasa 13 Januari 2026, Kota Jogja dan Sleman Hujan Lebat
- Ansyari Lubis Bongkar Strategi PSS Menang Meski Absen di Lapangan
Advertisement
Advertisement
