DIY Siapkan Langkah Antisipasi Kekeringan di Tengah El Nino Kuat
Pemda DIY mengantisipasi dampak El Nino dengan memastikan stok pangan, pengelolaan air, dan mitigasi kekeringan di wilayah rawan.
Undang-Undang - Foto ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA — Perkembangan terbaru kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus mengungkap indikasi keterlibatan jaringan yang lebih luas. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan sejumlah fakta baru yang menunjukkan adanya pola terorganisir di balik peristiwa tersebut.
Temuan ini diperoleh setelah Komnas HAM memeriksa sedikitnya delapan pihak serta menganalisis berbagai bukti digital, termasuk rekaman kamera pengawas (CCTV) dan data komunikasi seluler yang dikumpulkan dari aparat kepolisian.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Saurlin P Siagian, menjelaskan bahwa hasil analisis menunjukkan adanya kelompok individu yang saling terhubung di sekitar lokasi kejadian.
“Berdasarkan hasil analisis dan bukti-bukti berupa rekaman CCTV, hasil analisis seluler dari kepolisian, teknologi yang digunakan kepolisian untuk mengakses percakapan dari BTS (Base Transceiver Station) serta keterangan saksi, Komnas HAM menyimpulkan bahwa berdasarkan klaster analisis rekaman CCTV, setidak-tidaknya terdapat empat belas orang yang saling terhubung di sekitar kantor YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Jakarta Pusat,” katanya dalam konferensi pers, Senin.
Selain 14 orang yang teridentifikasi, Komnas HAM juga mencatat keberadaan lebih dari lima orang tak dikenal lain di lokasi yang menunjukkan aktivitas mencurigakan. Bahkan, terdapat dugaan keterlibatan pihak lain yang tidak berada langsung di tempat kejadian.
Temuan lain yang menguatkan dugaan adanya perencanaan matang adalah penggunaan identitas palsu dalam registrasi nomor telepon seluler yang digunakan para pelaku.
“Patut diduga juga para pelaku menggunakan identitas atas nama lain untuk meregistrasi nomor HP telepon selulernya, di antaranya menggunakan nama anak berusia lima tahun, ibu rumah tangga, dan lansia guna menutupi identitasnya,” kata Saurlin.
Nomor telepon tersebut diketahui diaktifkan dalam waktu sangat singkat, yakni hanya satu hingga dua hari sebelum kejadian, sehingga memperkuat indikasi adanya upaya penyamaran identitas secara sistematis.
Selain itu, Komnas HAM juga menemukan adanya keterkaitan pergerakan para pelaku dengan satu lokasi tertentu yang diduga menjadi titik awal aktivitas sebelum insiden terjadi.
Dalam rekaman dan hasil analisis, pelaku disebut membawa barang mencurigakan seperti plastik berisi cairan serta perangkat tertentu, dan bahkan masih mengikuti korban setelah peristiwa penyiraman terjadi.
Berdasarkan rangkaian temuan tersebut, Komnas HAM menilai ada pola koordinasi yang kuat di antara para pelaku sehingga kasus ini tidak dapat dipandang sebagai tindakan spontan semata.
Oleh karena itu, Komnas HAM mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman lebih lanjut guna mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, termasuk pihak yang diduga berada di balik layar. Upaya pengungkapan secara menyeluruh dinilai penting agar semua pihak yang terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemda DIY mengantisipasi dampak El Nino dengan memastikan stok pangan, pengelolaan air, dan mitigasi kekeringan di wilayah rawan.
BKN memastikan seleksi sekolah kedinasan 2026 segera dibuka. Lulusan berpeluang langsung menjadi CPNS dengan gaji pokok hingga Rp4,5 juta dan tunjangan kinerja
Kesulitan tidur? iPhone punya fitur white noise gratis! Aktifkan di Settings, pilih suara alam, dan tidur lebih nyenyak. Simak caranya di sini!
Sebanyak 20 pemain muda Ethiopia dilaporkan menghilang usai mengikuti Gothia Cup 2026 di Swedia. Polisi menyebut mereka diduga pergi atas kemauan sendiri tanpa
China resmi larang warganya berpacaran dengan AI di tengah krisis populasi. Pengguna chatbot patah hati setelah fitur AI pendamping dinonaktifkan
Beban pegawai dalam APBN 2025 mencapai Rp512,60 triliun, naik 7,58% dibandingkan 2024. Polri, Kemenhan, dan Kemenag menjadi instansi dengan beban pegawai terbes