Bareskrim Bongkar Manipulasi BEC, Perusahaan AS Rugi Rp5 Miliar
Bareskrim mengungkap kasus Business E-mail Compromise yang merugikan perusahaan AS hingga 350.325 dolar AS. Dua tersangka ditetapkan.
Ilustrasi. /Bisnis Indonesia- Nurul Hidayat
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) - Ma\'ruf Amin, Arsul Sani menyindir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno hanya teriak curang di provinsi yang dimenangi Jokowi-Ma\'ruf Amin, bukan di wilayah kemenangannya.
Sindiran itu disampaikan Arsul lewat akun Twitter @arsul_sani pada Senin (13/5/2019) pukul 05:33 WIB.
Awalnya Arsul menautkan pemberitaan dari salah satu media massa yang menyebutkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga Uno unggul di provinsi Banten dengan memperoleh sebanyak empat juta suara.
Arsul lantas menyindir dengan mengatakan Pilpres di provinsi Banten jujur dan adil (jurdil). Sedangkan, di provinsi Jawa Tengah tidak jurdil.
Pernyataan itu secara tidak langsung dikatakan Arsul untuk menyindir BPN Prabowo - Sandiaga Uno. Sebab, BPN menyebut adanya indikasi kecurangan Pemilu yang terjadi di provinsi Jawa Tengah yang menyebabkan Jokowi unggul telak dari Prabowo.
"Di Banten Pilpres-nya jurdil, kalau di Jateng dan juga provinsi-provinsi yang @jokowi @KHMarufAmin_ unggul nggak jurdil... Lalu dibuat analisis seolah-olah jumlah pemilih-nya melonjak tajam dan tidak masuk akal dibanding waktu pilgub, tanpa melihat DPT-nya dan tingkat partisipasi-nya... Koplak," kicau Arsul disertai emoji tertawa seperti dikutip Suara.com, Senin (13/5/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Bareskrim mengungkap kasus Business E-mail Compromise yang merugikan perusahaan AS hingga 350.325 dolar AS. Dua tersangka ditetapkan.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 20 Agustus 2026 tersedia pagi hingga malam. Cek waktu keberangkatan dari tiap stasiun menuju Palur.
Sarana olahraga Sleman masih terkendala. Fasilitas dayung dan renang belum sesuai kebutuhan atlet menjelang Porda DIY XVIII 2027.
Pemda DIY menyalurkan Rp1 miliar untuk NTT terdampak gempa dan membantu mahasiswa asal NTT di Jogja melalui pangan serta keringanan kuliah.
Usulan BPIH 2027 Rp107,34 juta per jamaah naik hampir Rp20 juta. DPR meminta biaya dikaji agar rasional dan layanan tetap berkualitas.
KRI Ki Hajar Dewantara akan dijual setelah DPR menerima surpres. Simak spesifikasi, senjata, mesin, dan kemampuan kapal perang ini.