Advertisement
Muhammadiyah Bentuk Tim Dokter Forensik untuk Ungkap Penyebab Ratusan KPPS Gugur

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Meninggalnya 500 lebih petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 menjadi keprihatinan banyak pihak. Ketua Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas membentuk tim dokter forensik untuk mencari tahu penyebab kasus tersebut.
Pembentukan tim itu juga diharapkan mendapatkan kerja sama dari pihak kepolisian serta pemerintah.
Advertisement
Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pembentukan tim dokter forensik pernah dilakukan PP Muhammadiyah untuk membongkar kematian terduga teroris Siyono pada 2016 silam.
Saat itu tim dokter forensik PP Muhammadiyah berhasil menguak fakta di balik kematian Siyono yang berbeda dengan keterangan dari pihak kepolisian.
"Hari ini Muhammadiyah melalui Pak Busyro Muqoddas kembali membentuk tim para dokter forensik, untuk membantu pemerintah membuktikan penyebab wafatnya para petugas KPPS yang telah mencapai 500 lebih tersebut. Tinggal keterbukaan pihak kepolisian dan pemerintah saja," cuit Dahnil di akun Twitternya @Dahnilanzar pada Jumat (10/6/2019).
"Beberapa tahun yang lalu Pak Busyro, saya, dan kawan-kawan membentuk Tim Advokasi yang terdiri dari pengacara Muhammadiyah dan dokter ahli forensik dari RS Muhammadiyah dan PTM, untuk mencari keadilan bagi Siyono dan terbukti, hasil autopsi penyebab kematian Siyono berbeda dengan keterangan polisi," sambungnya.
Saat itu PP Muhammadiyah bekerja sama dengan Komnas HAM yang notabene memiliki legal standing dalam proses penyelidikan polisi. Karena itu tim forensik PP Muhammadiyah bisa melakukan autopsi tanpa menerima halangan dari pihak kepolisian.
Dahnil mengungkapkan, kala itu PP Muhammadiyah sempat dituduh sebagai pendukung teroris karena ingin mengautopsi jenazah Siyono. Dahnil menyebut tuduhan tersebut dilemparkan oleh salah satu organisasi masyarakat (ormas) yang kerap satu suara dengan pihak kepolisian.
Ormas itu disebut Dahnil bungkam pasca hasil autopsi dibuka dan berbeda dengan pernyataan yang disampaikan pihak kepolisian.
"Sama halnya, ketika saya, Pak Busyro mendampingi keluarga Siyono untuk melakukan autopsi, pihak kepolisian menolak dan melarang, akhirnya dengan menggunakan legal standing Komnas HAM dalam proses penyelidikan polisi tidak bisa menghalangi autopsi yang kami lakukan," ujarnya.
Oleh karena itu, PP Muhammadiyah kini melayangkan surat kepada Bawaslu RI untuk memberikan fasilitas melakukan autopsi beserta pendampingan mengusut penyebab dari meninggalnya 500-an lebih petugas KPPS yang meninggal dunia.
Dahnil menyebutkan bahwa rencana PP Muhammadiyah tersebut menjadi salah satu langkah lebih maju demi mengungkap fakta.
"Maka, keputusan Muhammadiyah melalui Pak Busyro yang menyampaikan surat kepada Bawaslu terkait kesediaan memfasilitasi melakukan autopsi dan pendampingan terhadap lebih 500 petugas KPPS yang meninggal, adalah langkah maju untuk mengungkap fakta yang sebenarnya," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Pembangunan Tol Jogja-Solo Segmen Prambanan-Purwomartani Sesuai Rencana, Target 2026 Sampai Gerbang Tol Kalasan
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement