Advertisement
Moeldoko Tanggapi Rekomendasi Ijtima' Ulama III: Ini Negara Hukum, Bukan Negara Ijtima
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. - JIBI/Bisnis Indonesi/Dwi Prasetya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan Indonesia adalah negara hukum sehingga semua pihak harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.
Dia mengatakan rekomendasi Ijtima' Ulama III untuk mendiskualifikasi pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dari Pilpres 2019 tidak memiliki dasar hukum.
Advertisement
"Kita ini sudah ada konstitusi, ada undang-undang. Ada ijtima' itu gimana ceritanya, negara ini kan negara hukum bukan negara ijtima', iya kan begitu," tegas Moeldoko di kantornya, Kamis (2/5/2019).
Menurutnya, rekomendasi Ijtima' Ulama II adalah bagian dari kebebasan bicara di era demokrasi. Kendati demikian, jika ide atau pendapat yang disampaikan berpotensi melanggar konstitusi, hal tersebut harus diluruskan.
"Saya harus berani ngomong jelas, karena kalau tidak nanti negara ini menjadi babaleot gak karu-karuan," jelasnya.
Tak hanya itu, dia juga merespons pernyataan Rizieq Shihab yang ingin menghilangkan real count Sistem Informasi Penghitungan (Situng) KPU karena dikhawatirkan dapat menggiring opini masyarakat.
"Ya bagaimana itu sebuah proses, proses konstitusional. KPU itu dibentuk berdasarkan uud pasal 22 e, jadi ya enggak bisa. Jangan membuat sesuatu yang membingungkan masyarakat. Ikuti semua ketentuan konstitusi," tegasnya.
Situng menampilkan suara hasil pemilu 2019 berdasarkan pemindaian formulir C1 dari semua TPS. Formulir C1 adalah sertifikat hasil penghitungan suara pemilu di TPS.
Data C1 yang akan dipublikasi di Situng diambil dari salinan formulir itu. Salinan ditaruh di luar kotak suara sehingga bisa diperiksa dan dipindai penyelenggara pemilu.
Akan tetapi, pemindaian C1 itu bukan merupakan hasil resmi pemungutan suara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
Advertisement
KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
Ketum Garda Indonesia Sebut Prabowo Siapkan Perpres Perlindungan Ojol
Tim Komite Reformasi Polri Mulai Bekerja Pekan Depan
Dilantik Jadi Menko Polkam, Ini Pesan Prabowo untuk Djamari Chaniago
Advertisement
Angga Raka Ungkap Alasan Prabowo Tunjuk Dirinya sebagai Kepala BKP
Penunjukan Dofiri Bentuk Keseriusan Prabowo Melakukan Reformasi Kepolisian
Tes Kemampuan Akademik Siswa SMA Berlaku Nasional November 2025
11.469 Ibu Hamil Terpapar Hepatitis B, Ini Penjelasan Dinkes Pekanbaru
Keluarga Harap Delpedro Bisa Menulis Tesis di Tahanan
Advertisement
Dugaan Pemerasan, Kaprodi Anestesiologi Undip Minta Bebas
Berita Pilihan
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
- Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Daftar Menteri dan Pejabat Baru
- Farida Farichah, Aktivis NU Berusia 39 Tahun yang Jadi Wamenkop
Advertisement
Perolehan Medali di PORDA DIY Tak Terkejar, Sleman Kunci Juara Umum
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Memanas! China Tahan Kapal Filipina di Beting Scarborough
- Kementerian Raja Juli Peroleh Rp6,04 Triliun
- Menkeu Purbaya Ingatkan Anak Muda Jangan FOMO dengan Investasi
- Prediksi BMKG: Kota Besar Dilanda Hujan Hari Ini
- 2 Ruang Kelas Disiapkan untuk Sambut Wapres Gibran di Sentani
- 7 Tuntutan Demo Ojol Hari Ini, Hapus Multi Order hingga Copot Menhub
- Tiga Tersangka Korupsi Sritex Dilimpahkan ke Kejari Surakarta
Advertisement
Advertisement
