Advertisement
Moeldoko Tanggapi Rekomendasi Ijtima' Ulama III: Ini Negara Hukum, Bukan Negara Ijtima
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. - JIBI/Bisnis Indonesi/Dwi Prasetya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan Indonesia adalah negara hukum sehingga semua pihak harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.
Dia mengatakan rekomendasi Ijtima' Ulama III untuk mendiskualifikasi pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dari Pilpres 2019 tidak memiliki dasar hukum.
Advertisement
"Kita ini sudah ada konstitusi, ada undang-undang. Ada ijtima' itu gimana ceritanya, negara ini kan negara hukum bukan negara ijtima', iya kan begitu," tegas Moeldoko di kantornya, Kamis (2/5/2019).
Menurutnya, rekomendasi Ijtima' Ulama II adalah bagian dari kebebasan bicara di era demokrasi. Kendati demikian, jika ide atau pendapat yang disampaikan berpotensi melanggar konstitusi, hal tersebut harus diluruskan.
"Saya harus berani ngomong jelas, karena kalau tidak nanti negara ini menjadi babaleot gak karu-karuan," jelasnya.
Tak hanya itu, dia juga merespons pernyataan Rizieq Shihab yang ingin menghilangkan real count Sistem Informasi Penghitungan (Situng) KPU karena dikhawatirkan dapat menggiring opini masyarakat.
"Ya bagaimana itu sebuah proses, proses konstitusional. KPU itu dibentuk berdasarkan uud pasal 22 e, jadi ya enggak bisa. Jangan membuat sesuatu yang membingungkan masyarakat. Ikuti semua ketentuan konstitusi," tegasnya.
Situng menampilkan suara hasil pemilu 2019 berdasarkan pemindaian formulir C1 dari semua TPS. Formulir C1 adalah sertifikat hasil penghitungan suara pemilu di TPS.
Data C1 yang akan dipublikasi di Situng diambil dari salinan formulir itu. Salinan ditaruh di luar kotak suara sehingga bisa diperiksa dan dipindai penyelenggara pemilu.
Akan tetapi, pemindaian C1 itu bukan merupakan hasil resmi pemungutan suara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Islah PBNU Tercapai, Muktamar NU Disepakati Digelar Bersama
Kecelakaan Helikopter Wisata di Kilimanjaro Tewaskan 5 Orang
Turkiye Tangkap 115 Terduga ISIS Jelang Tahun Baru 2026
Rapat di Lirboyo, PBNU Sepakat Gelar Muktamar NU 2026
Advertisement
Viral Ayah Beri Anak Rokok Usai Lulus Ujian di Malaysia, PHM Bereaksi
99 Warga Binaan di DIY Terima Remisi Natal 2025, 3 Bebas
Remisi Natal 2025, 174 Narapidana Langsung Bebas
Malam Natal Mencekam, Banjir Terjang California Selatan
Hujan Deras dan Angin Kencang Rusak Puluhan Rumah di Magetan
Advertisement
Pesan Natal Paus Leo Soroti Nasib Kaum Miskin dan Imigran
IRGC Sita Kapal Tanker Asing Pembawa BBM Selundupan
Kardinal Suharyo: Semua Paroki Bersatu Bantu Korban Bencana
KPK Dalami Modus Jual Nama dalam Suap Proyek Bekasi
Angin Kencang Rusak Puluhan Rumah Warga di Magetan
Advertisement
Kejagung Ungkap Potensi Denda Sawit dan Tambang Rp142 Triliun
Berita Pilihan
- Satgas PKH Selamatkan Rp6 Triliun, Prabowo: Jangan Mau Dilobi
- Puncak Arus Nataru, Hampir 1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek
- 25 Rest Area di Jalur Tol Jateng Siap Layani Arus Nataru
- Krisis Air Melanda Iran, Presiden Akui Situasi Kritis
- BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Indonesia
Advertisement
UMK Sleman 2026 Naik, Bupati Harap Iklim Usaha Tetap Kondusif
Advertisement
Jogja Puncaki Urutan Destinasi Favorit Liburan Keluarga Akhir Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Christmas Dinner White Snowland Grand Senyum Hotel Berlangsung Meriah
- Seusai Laporan MAKI, KPK Limpahkan Penanganan Etik ke Dewas
- Gereja di Surabaya Dirikan Pohon Natal dari Sampah Plastik 12 Meter
- Kardinal Suharyo Dijadwalkan Pimpin Misa Pontifikal Natal di Katedral
- Polisi Tetapkan Dokter Detektif sebagai Tersangka UU ITE
- Libur Nataru, Penjualan Wingko dan Bakpia Ngasem Naik 10 Persen
- KPK Dalami Aset Usaha Ridwan Kamil yang Tak Dilaporkan di LHKPN
Advertisement
Advertisement
