Moeldoko Tanggapi Rekomendasi Ijtima' Ulama III: Ini Negara Hukum, Bukan Negara Ijtima

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. - JIBI/Bisnis Indonesi/Dwi Prasetya
02 Mei 2019 20:02 WIB Amanda Kusumawardhani News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA— Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan Indonesia adalah negara hukum sehingga semua pihak harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.

Dia mengatakan rekomendasi Ijtima' Ulama III untuk mendiskualifikasi pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dari Pilpres 2019 tidak memiliki dasar hukum.

"Kita ini sudah ada konstitusi, ada undang-undang. Ada ijtima' itu gimana ceritanya, negara ini kan negara hukum bukan negara ijtima', iya kan begitu," tegas Moeldoko di kantornya, Kamis (2/5/2019).

Menurutnya, rekomendasi Ijtima' Ulama II adalah bagian dari kebebasan bicara di era demokrasi. Kendati demikian, jika ide atau pendapat yang disampaikan berpotensi melanggar konstitusi, hal tersebut harus diluruskan.

"Saya harus berani ngomong jelas, karena kalau tidak nanti negara ini menjadi babaleot gak karu-karuan," jelasnya.

Tak hanya itu, dia juga merespons pernyataan Rizieq Shihab yang ingin menghilangkan real count Sistem Informasi Penghitungan (Situng) KPU karena dikhawatirkan dapat menggiring opini masyarakat.

"Ya bagaimana itu sebuah proses, proses konstitusional. KPU itu dibentuk berdasarkan uud pasal 22 e, jadi ya enggak bisa. Jangan membuat sesuatu yang membingungkan masyarakat. Ikuti semua ketentuan konstitusi," tegasnya.

Situng menampilkan suara hasil pemilu 2019 berdasarkan pemindaian formulir C1 dari semua TPS. Formulir C1 adalah sertifikat hasil penghitungan suara pemilu di TPS.

Data C1 yang akan dipublikasi di Situng diambil dari salinan formulir itu. Salinan ditaruh di luar kotak suara sehingga bisa diperiksa dan dipindai penyelenggara pemilu.

Akan tetapi, pemindaian C1 itu bukan merupakan hasil resmi pemungutan suara.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia