Ibu Kota Bakal Dipindah, Kalteng Sudah Siapkan Lahan 300.000 Hektare

Kendaraann melintasi Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang di Jakarta, Minggu (16/4). - JIBI - Dwi Prasetya
01 Mei 2019 01:07 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, PALANGKARAYA - Rencana pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa direspons baik oleh pemerintah Kalimantan Tengah.

Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) jadi salah satu nominasi yang akan dijadikan ibu kota negara setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) yang membahas rencana pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa, pada Senin 29 April 2019.

Terkait hal ini, Pemerintah Provinsi Kalteng mulai melakukan persiapan, di antaranya menyiapkan lahan seluas sekira 300.000 hektare untuk keperluan rencana pembangunan ibu kota Indonesia.

“Kami sudah mulai mencadangankan lokasi untuk calon ibu kota seluas 300.000 hektare,” ujar Sekda Pemrov Kalteng Fahrizal Fitri saat dihubungi MNC Media, Selasa (30/4/2019).

Dia menjelaskan, lahan tersebut berada di daerah 'Segitiga', yakni meliputi sebagian daerah Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Katingan. “Saat ini sudah kita amankan wilayah tersebut dan tinggal menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait pemindahan ibu kota ke Palangkaraya,” sambungnya.

Menurut Fitri, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyiapkan bagian tanggung jawab dari Pemprov Kalteng.

“Ke depan jika memang benar ibu kota akan dipindah ke Palangkaraya, kami akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” tutur dia tegas.

Sebelumnya dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, wacana pemindahan Ibu Kota mulai ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Salah satu yang menjadi wacana adalah terletak di Kalimantan.

Untuk diketahui Kota Palangkaraya saat ini masih menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Presiden Pertama RI, Soekarno pernah mengusulkan Palangka Raya atau Palangkaraya menjadi Ibu Kota Indonesia pada 1950-an.

Kala itu Palangkaraya dianggap cocok dijadikan pusat pemerintahan karena masih banyak lahan kosong yang siap digarap. Berbeda dengan Jakarta yang sudah terbentuk dan banyak simbol-simbol kolonial. Bahkan Soekarno batu melakukan pemancangan tiang pertama di Palangkaraya pada 17 Juli 1957.

Sumber : Okezone.com