Ini Kata Pelaku Usaha Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jakarta

Harianjogja.com, JAKARTA--Pro kontra dari pelaku usaha mulai bermunculan menanggapi rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Jakarta yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas hari ini.

Komisaris Utama Bosowa Group Erwin Aksa misalnya mengatakan bahwa pemindahan tersebut perlu dikaji ulang urgensinya.

"Memindahkan Ibu Kota bukan perkara mudah dan butuh biaya besar, perlu dikaji urgensinya karena butuh biaya besar," katanya kepada Bisnis, Senin (29/4/2019).

Selain urgensinya, penting pula dipertimbangkan kestabilan bagi dunia usaha. Erwin menilai, akan lebih baik jika pemerintah saat ini fokus pada pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Hipmi Anggawira menuturkan sebetulnya, rencana tersebut sudah diwacanakan sejak era Soeharto. Hanya saja, hingga saat ini belum ada realisasinya.

Menurutnya pemindahan Ibu Kota sudah cukup tepat untuk dilakukan. Pasalnya, Jakarta sudah terlalu penuh sehingga cukup sulit jika dilakukan penataan.

Dari sisi dunia usaha, Anggawira menilai memang pemindahan Ibu Kota akan cukup memberikan dampak. Namun, dampak dari pemindahan Ibu Kota terhadap dunia usaha masih bisa teratasi. “Ya pastinya ada pengaruh, tapi kan kalau lihat Jakarta ini juga sudah cukup overload,” katanya kepada Bisnis, Senin (29/4/2019).

Meskipun demikian, menurutnya pemerintah perlu memiliki timeline yang jelas dan persiapan yang matang perihal pemindahan Ibu Kota ini.

“Memang harus ada sebuah langkah-langkah yang revolusioner, tapi bukan berarti tanpa persiapan yang matang. Timeline juga harus clear jangan sampai hanya jadi wacana dan kalau saya lihat di beberapa negara juga sudah biasa itu [pindah Ibu Kota] seperti di AS, Brazil, Malaysia. Sebetulnya itu bisa jadi contoh,"katanya.

Idealnya, imbuhnya, implementasi pemindahan Ibu Kota bisa dilakukan dalam waktu 10 tahun. Namun sebelum itu pemerintah juga harus menetapkan lokasinya, paling tidak penetapan lokasi membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun saja.

“Jadi 10 tahun bisa terimplementasikan, tapi yang penting penetapan lokasi nya dulu. Kalau bisa jangan lama-lama, satu tahun kedepan lah. Jangan sampai nanti ada transaksi jual beli tanah lah atau chaos lah," katanya.

Terkait lokasi, Anggawira menilai lokasi Ibu Kota baru bisa ditetapkan di wilayah Jawa. Ini karena secara infrastruktur, Jawa sudah cukup terpenuhi.

“Tapi kalau di Kalimantan ya tidak apa-apa, hanya saja kan kalau disana harus membangun infrastruktur dari awal, gak seperti di Jawa," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com