Kerja Keras Petugas Pemilu: Rela Begadang tetapi Tak Kunjung Dapat Uang

Peserta memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk persiapan Pemilu 2019 di Gedung Taman Budaya Kulonprogo, Kecamatan Pengasih, Kamis (4/4/2019).-Harian Jogja - Jalu Rahman Dewantara
20 April 2019 08:47 WIB Yogi Anugrah & Arief Junianto News Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Proses pemungutan suara telah usai. Namun, masih ada masalah yang ditinggalkan. Ribuan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) belum mendapatkan honor hingga hari ini. Berikut Laporan Wartawan Harian Jogja Yogi Anugrah dan Arief Junianto.

Mata Darmanto, warga Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Sleman masih tampak memerah. Wajahnya kuyu terlihat lelah. Pesta demokrasi yang berlangsung Rabu (17/4/2019) sangat menguras pikiran dan fisiknya.

Dia bersama dengan petugas lainnya harus bekerja sejak H-1 sebelum pencoblosan. Pada saat hari H, sejak subuh Darmanto bersiap dan baru selesai subuh keesokan harinya. Tak mengherankan jika sisa-sisa kelelahan masih tampak di tubuh Ketua KPPS 44, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman itu.

Meski di tempat pemungutan suara (TPS) yang dipimpin Darmanto berjalan lancar, masih ada ganjalan di hatinya terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum 2019.

“Mengapa sampai hari ini [kemarin] belum dibayarkan [honor KPPS], apa sebenarnya yang menjadi kendala?,” kata Darmanto.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan (Menkeu) No.S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota Serentak honor untuk ketua KPPS sebesar Rp550.000, sedangkan bagi anggota KPPS Rp500.000. Nominal itu masih harus dipotong pajak 3%, sehingga besaran honor yang diterima KPPS lebih kecil lagi. Setelah dipotong pajak, bagi ketua KPPS akan menerima Rp515.000 dan anggotanya Rp470.000.

Angka yang dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan kerja KPPS yang 24 jam nonstop harus menyelesaikan seluruh proses pemilu. Mulai dari pencoblosan, penghitungan surat suara, rekapitulasi laporan dan berita acara. Salah satu tanggung jawab petugas KPPS, melakukan hitung suara di TPS.

Hingga Jumat (19/4/2019), Darmanto dan tujuh anggota KPPS 44, belum mendapatkan honor dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman.

Darmanto tidak habis pikir, di penyelenggaraan pemilu sebelumnya, ia bisa langsung menerima honor dan tidak terkatung-katung seperti saat ini.

“Dari awal memang tidak ada informasi jelas mengenai honor KPPS. Tapi KPPS di Bantul dan Kulonprogo sudah terima sebelum hari pencoblosan,” ungkap dia.

Karenanya, ia mempertanyakan mengapa di Sleman, hingga H+2 penyelengaraan pemilu, belum ada kejelasan dari KPU terkait dengan pembayaran honor mereka.

“Padahal kami sudah bekerja dari pagi hingga pagi lagi memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi melalui Pemilu,” kata dia.

Menurutnya, jika alasan keterlambatan pembayaran karena belum lengkapnya data dari personal KPPS, mengapa hal itu tidak dimintakan lengkapi pada waktu dilakukan Bimtek bagi KPPS? “Dan yang paling penting, saya ingin bertanya, kapan kepastiannya mau dibayarkan,” tanya dia.

Senasib sepenanggungan juga dirasakan Ika Nurjannah, anggota KPPS 43, Sinduadi, Mlati, Sleman. Dia juga mengeluhkan belum turunnya honor untuknya dan rekan-rekannya.

"Masa kerja berat honor belum turun-turun, sampai lembur begadang nulis C1 pleno yang banyak banget, dan ternyata sampai sekarang belum ada kabar mengenai honornya. Padahal Panwas malah sudah turun honornya,” kata Ika.

Sepengetahuannya, honor untuk KPPS diterima setelah pengumpulan kotak suara. “Katanya [honor] diterima setelah selesai penghitungan suara, informasi yang saya dapat seperti itu, tapi saya tidak tahu kejelasannya," ujar dia

Totok Hartanto, petugas KPPS 22 Wukirsari, Cangkringan, Sleman, yang telah empat kali menjadi petugas KPPS mengatakan gelaran pesta demokrasi tahun ini, paling rumit. Tak hanya dalam pencoblosan, dalam proses pembayaran juga rumit.

“Kami sudah melek 24 jam, dan sampai saat ini belum mendapatkan sepeserpun,” kata dia.

 Bunuh Diri

Nasib tragis dialami Ketua KPPS 21 Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Sleman bernama Tugiman, 53, warga Dusun Murten, Desa Tridadi. Tugiman ditemukan gantung diri di belakang rumahnya, Jumat sekitar pukul 11.00 WIB. Belum diketahui motif Tugiman bunuh diri.

Kapolsek Sleman, Kompol Sudarno, menjelaskan, pada Jumat sekitar pukul 07.30 WIB anak korban masih melihat korban berada di samping rumah.

“Lalu, pada pukul 09.00 WIB, saksi mendengar ada suara seperti seng jatuh,” kata Kapolsek.

Kemudian, pada pukul 11.00 WIB, anak dan istri melihat korban sudah gatung diri di pojok kanan belakang rumah korban. “Dari pemeriksaan, korban murni gantung diri dan tidak ditemukan bekas penganiayaan di tubuh yang bersangkutan," ujar Kapolsek.

Namun, mengenai penyebab Tugiman gantung diri, Sudarno belum bisa memastikannya. “Dari keterangan keluarga tadi juga bilang kalau tidak ada masalah di keluarga maupun di TPS, jadi dugaan murni bunuh diri,”ucap Kapolsek.

Camat Sleman, Eko Suhargono mengatakan, secara ketugasan, korban telah menyelesaikan tugasnya sebagai Ketua KPPS dengan baik.

“Kemarin juga ke sini [kecamatan] membawa hasil pemungutan suara. Masih bertemu dan ngobrol, jadi saya tidak bisa menduga-duga penyebabnya,” kata dia.

Terserang Strok

Tak hanya di Jogja, nasib apes juga terjadi pada sejumlah anggota KPPS lainnya di Indonesia. Salah satunya adalah Machfud, seorang petugas KPPS di TPS 13, Rungkut Menanggal, Surabaya, Jawa Timur.

Pria berusia 64 tahun itu memang setiap pemilu selalu dengan ikhlas menyodorkan diri sebagai anggota KPPS. Bukan lantaran honor, kesediaannya menjadi anggota KPPS lebih pada sulitnya mencari tenaga ad hoc untuk pemilu itu.

Tak ayal, pria yang juga aktif sebagai pengurus kelompok lansia di Kelurahan Rungkut Menanggal itu pun tetap jadi andalan warga untuk menjadi petugas KPPS. “Sebenarnya sudah kami larang untuk mendaftar jadi petugas [KPPS] tapi dasarnya beliau suka. Nekat,” kata Sevy, putri Mahcfud.

Memang, tubuh tua Machfud tak sekuat lima tahun lalu ketika dia menjadi salah satu petugas KPPS di Pemilu 2014. Begitu juga ketika dia menjadi petugas KPPS di pemilu-pemilu sebelumnya.

Terlebih, tahun ini, kata Sevy, Machfud pernah masuk rumah sakit lantaran mengalami gejala strok ringan.

Selasa (16/4) siang, Machfud memang masih terlihat bersemangat menyiapkan TPS. Memasang tenda, menyalurkan listrik, hingga mengatur letak meja, ia lakukan dengan tanpa kendala.

Begitu juga saat hari pencoblosan. Tugas KPPS ia lakukan laiknya petugas KPPS senior dan berpengalaman. “Barulah malam harinya, ketika rekap suara, sekitar jam 23.00 WIB, Bapak mengeluh tidak enak badan. Lalu dia diminta istirahat. Tetapi baru istirahat satu jam, eh, sudah kembali ke TPS lagi. Kata Bapak, kasihan petugas yang lain kebingungan,” ucap Sevy.

Alhasil, genap hari kedua bertugas, pasca-menyortir dan menyiapkan logistik surat suara untuk kemudian direkap di tingkat Petugas Pemilih Kecamatan, tubuh renta Machfud pun tak berdaya.

Sepulang dari Kantor Kelurahan Rungkut Menanggal, dia yang hendak beristirahat, tubuhnya mendadak kaku. “Separuh tubuhnya tak bisa digerakkan. Kami segera panggil ambulans dan membawanya ke Rumah Sakit Islam II. Oleh dokter divonis strok,” ucap Sevy lagi.

Apa yang dialami Machfud itu memang miris. Petugas KPPS di TPS yang sama dengan Machfud, Sunardono menyesalkan kejadian yang menimpa sejawatnya itu. “Sejak awal kami sudah bilang ke Pak Lurah dan Pak RT untuk mengutamakan anak muda sebagai petugas KPPS. Kami ini sudah tua, seharusnya ada regenerasi lah,” katanya.

Dia mengatakan jumlah pemilih yang terdata di TPS 13 memang terbilang cukup banyak, yakni mencapai sekitar 400 orang.