Mantan Kapolsek Pasirwangi Garut Mengaku Diancam Dimutasi Jika Tak Memenangkan Jokowi-Ma’ruf
AKP Sulman Aziz (kiri) didampingi Direktur LBH Lokataru Haris Azhar memberikan keterangan pers di Jakarta, Minggu (31/3/2019). - Suara.com Harianjogja.com, JAKARTA—Mantan Kapolsek Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Aziz, mengaku diminta memenangkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Ada ancaman kalau paslon nomor urut 01 kalah di wilayah masing-masing, kapolsek akan dimutasikan,” ujar Sulman di Kantor LBH Lokataru, Jakarta Timur, Minggu (31/3/2019).
Menurut dia, arahan itu disampaikan oleh Kapolres Garut di forum saat rapat di Polres Garut, sebelum 25 Februari. Sulman kemudian dimutasi ke Polda Jawa Barat karena dianggap mendukung calon presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, Sulman tak mengetahui apakah arahan itu berasal dari atasan yang lebih tinggi atau tidak
Sulman mengaku hanya menjalankan tugas sebagai kapolsek untuk memastikan deklarasi Prabowo-Sandi pada 25 Februari 2019 di wilayah Kecamatan Pasirwangi, Jawa Barat, berjalan sesuai ketentuan. Namun, kata Salman, dia malah dianggap tidak netral
“Saya dimutasikan dari Kapolsek [Pasirwangi] ke Polda Jawa Barat dikarenakan saya berfoto dengan seorang tokoh agama NU Kecamatan Pasirwangi. Kebetulan sebagai Ketua Panitia Deklarasi Prabowo - Sandi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2019,” ujar dia.
Ia telah memberikan laporan berupa foto bersama tokoh agama setempat sebagai bentuk laporan kepada Kapolres Garut. Tujuannya untuk memberitahu dirinya sudah berkoordinasi dengan panita acara tersebut. Sulman saat ini telah dimutasi sebagai Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Dakum Direktorat Jawa Barat.
“Saya juga dianggap tidak melakukan penggembosan terhadap massa yang akan mengikuti deklarasi [Prabowo – Sandiaga] tersebut,” ujar dia.
Sulman mengaku difitnah memobilisasi sembilan kepala desa ke Polsek Pasirwangi untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi. Padahal, menurut Salman, sembilan kepala desa tersebut diperiksa Polda Jawa Barat terkait dengan dana bantuan provinsi, dana desa dan dana bantuan sosial.
“Tetapi situasi ini di balik, seolah-olah saya mengumpulkan kepala desa untuk memberikan dukungan kepada [pasangan capres dan cawapres] nomor urut 02,” ujar dia.
Sumber : Suara.com
