Advertisement
Membandingkan Pandangan Jokowi dan Prabowo tentang Ideologi Pancasila, Ini Hasilnya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Debat capres keempat sukses digelar di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam. Ajang debat capres kembali mempertemukan dua kandidat di Pilpres 2019, Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto. Debat kali ini membahas masalah ideologi, pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional.
Lantas, bagaimanan pandangan kedua kandidat terhadap ideologi Pancasila?
Advertisement
Dalam debat capres keempat yang digelar di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam. Ternyata baik Jokowi maupun Prabowo memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda menyoal ideologi Pancasila, khususnya pendidikan bagi generasi muda soal Pancasila.
Jokowi menekankan pentingnya pendidikan dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti penerapan toleransi dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.
"Yang paling penting adalah yang paling penting adalah bagaimana memberikan pendidikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus bertoleransi karena kita ini memiliki 714 suku," ujar Jokowi seperti dilansir dari Antara.
Jokowi mengatakan, bahwa anak-anak Indonesia harus diberitahu bagaimana berkawan dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang memiliki lebih dari 1.100 bahasa daerah yang berbeda-beda.
Selain itu Jokowi juga menegaskan pentingnya mendidik anak-anak bangsa Indonesia bagaimana hidup bertoleransi, mengingat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras.
"Itu sebetulnya yang ingin terus kita lakukan, pendidikan ini bukan indoktrinasi lagi harus kekinian juga untuk dapat lebih diterima oleh para generasi muda," ujar Jokowi.
Pendidikan Pancasila dan toleransi dikatakan Jokowi pada saat ini dapat dilakukan melalui sosial media untuk menjangkau generasi muda.
Sedangkan Prabowo Subianto menilai Pancasila harus dimasukkan ke dalam pendidikan sejak dini hingga pendidikan lanjutan.
"Menurut pendapat saya Pancasila ini walaupun kita tidak mau menggunakan pendekatan indoktrinasi, tapi kita harus memasukkan Pancasila ke dalam pendidikan bangsa kita, pendidikan dari kecil dari awal, dari usia dini Taman Kanak-Kanak, SD SMP SMA harus dimasukkan dalam edukasi," kata Prabowo dalam jawabannya terkait tema ideologi ini.
Menurut Prabowo, pendidikan Pancasila wajib dimasukkan ke dalam kurikulum setiap tingkat pendidikan.
Selain itu, Prabowo juga menjelaskan para pemimpin harus memberi contoh yang mempersatukan dan menyejukkan masyarakat.
"Memberi contoh dalam masalah edukasi ini, dalam memilih orang tidak boleh memandang suku, agama, ras. Dalam menjalankan politik harus politik persatuan, bukan politik pecah belah, bukan politik cari kesalahan, bukan politik cari perbedaan," kata mantan Danjen Kopasus itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement