MBG dan Koperasi Desa Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi Desa
Program MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diintegrasikan untuk memperkuat ketahanan pangan dan menggerakkan ekonomi desa.
Ilustrasi rupiah/Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA--Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita puluhan kardus berisi uang pecahan mata rupiah dan dolar Amerika Serikat dari hasil operasi tangkap tangan terhadap Anggota DPR RI Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso dan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) pada Rabu (27/3/2019) malam.
"Dalam proses berjalan, KPK menemukan puluhan kardus berisi uang di salah satu lokasi di Jakarta," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikonfirmasi, Kamis (28/3/2019).
Febri menambahkan uang tersebut diduga terkait dalam kasus suap distribusi pupuk menggunakan kapal. Hingga kini masih dilakukan penghitungan uang-uang yang diamankan tersebut.
"Uang-uang tersebut kami amankan karena diduga terkait dengan pokok perkara," ujar Febri
Dalam OTT kemarin, KPK mengamankan sebanyak tujuh orang yakni dari direksi BUMN, pihak swasta. Namun di tengah penyidikan, KPK kembali menangkap Anggota DPR RI, Bowo Sidik Pangarso.
Hingga kini pun, delapan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di gedung KPK pasca dibekuk. Pemeriksaan itu guna memastikan status hukum mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Program MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diintegrasikan untuk memperkuat ketahanan pangan dan menggerakkan ekonomi desa.
Jadwal KRL Solo-Jogja Sabtu 1 Agustus 2026 lengkap dari Stasiun Palur hingga Yogyakarta. Tersedia 12 perjalanan dengan tarif Rp8.000.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 1 Agustus 2026 lengkap dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tersedia 15 perjalanan dengan tarif Rp8.000.
Pemkab Bantul memastikan izin Gereja Misi Sejahtera akan diberikan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.
Tambahan dana transfer ke daerah telah dihitung pemerintah dan kini menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan.
Data pariwisata DIY dinilai belum utuh. Sensus Ekonomi 2026 diharapkan memperbaiki kualitas data untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.